Oleh: Ahmad Sholikin
Ketua LPPM dan Dosen Ilmu Politik & Ilmu Pemerintahan, FHISIP UNISDA.
HANYA dalam hitungan bulan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berpindah arena—dari meja rancangan APBN, masuk ke ruang kelas, dan kini tumpah ke jalanan. Sepanjang Juni 2026, jalanan di berbagai wilayah Indonesia menjadi saksi bisu "berbalas aksi" yang membelah masyarakat akar rumput ke dalam dua kutub ekstrem: mereka yang menuntut program ini dihentikan, dan mereka yang mati-matian mempertahankannya.
Di satu sisi, kita melihat kemarahan publik yang dimotori oleh Koalisi MBG Watch, aliansi mahasiswa dari Bundaran HI Jakarta hingga Gejayan Yogyakarta, hingga protes massal para pelajar di Deiyai dan Wamena, Papua. Tuntutan mereka sangat rasional: evaluasi total dan moratorium. Kasus keracunan massal anak-anak dan temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi fiktif di berbagai daerah (seperti yang diprotes di Pati dan Pekanbaru) menjadi bukti carut-marutnya tata kelola dan keamanan pangan program ini.
Baca Juga: Opini: Beda Jokowi-Prabowo di Awal Menjabat
Namun, di sisi lain, gelombang aksi tandingan "Dukung dan Lanjutkan" tak kalah masif. Di Jawa Timur, mulai dari Malang, Jember, Blitar, hingga yang teranyar di depan Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro pada awal pekan ini (22/6), ribuan pekerja dapur, relawan, dan pelaku UMKM turun ke jalan. Pesan yang dibawa Paguyuban Relawan MBG Bojonegoro kepada para wakil rakyat sangat jelas: MBG tidak boleh dihentikan karena telah menjadi "urat nadi ekonomi" baru bagi jutaan pekerja rantai pasok.
Sosiologi "Berbalas Aksi" dan Ilusi Sentralisasi
Membaca benturan aksi ini, kita dihadapkan pada realitas sosiologis yang ironis. MBG, yang awalnya didesain sebagai instrumen pemenuhan hak gizi anak, kini menjelma menjadi kebijakan yang menyandera ekonomi lokal. Klaim bahwa program ini menyerap 1,2 juta tenaga kerja memang tak bisa diabaikan.
Namun, ketika keberlanjutan nafkah ribuan orang—seperti para pekerja di Bojonegoro—harus dipertaruhkan demi program yang cacat secara operasional, ada sistem yang salah secara fundamental.
Kesalahan itu berakar pada pendekatan sentralisasi pengadaan yang memicu pragmatisme, memotong nilai keekonomian, dan pada akhirnya mengorbankan nyawa anak-anak. Angka di lapangan sangat mengerikan. Secara nasional, akumulasi data mencatat 33.626 pelajar menjadi korban keracunan akibat buruknya SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Di Jawa Timur sendiri, rekor kelam ini pecah ketika sekitar 200 siswa dari 12 sekolah di Kecamatan Bubutan, Surabaya, bertumbangan pada 11 Mei 2026. Investigasi menemukan mayoritas dapur SPPG vendor tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan nekat memasak pada malam hari untuk disajikan siang hari, memicu kontaminasi bakteri E. coli dan Salmonella.
Mengapa kelalaian fatal ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada inefisiensi anggaran akibat tata kelola yang sentralistik.
Hitungannya sangat gamblang. Dari pagu anggaran Rp 15.000 per porsi yang dialokasikan pemerintah pusat, nilai keekonomian bahan makanan mentah yang benar-benar mendarat di piring siswa hanya tersisa Rp 8.000 hingga Rp 10.000 (menyusut hingga 46%). Ke mana sisanya menguap? Dana itu tergerus oleh rantai pasok multi-layer dari vendor besar: tersedot untuk pajak korporasi, biaya logistik antar-kota, biaya operasional fasilitas (Rp 2.000 - Rp 3.000), hingga margin keuntungan pihak ketiga.
Akibatnya, dengan sisa margin yang sangat tipis, vendor "pemburu rente" hanya memiliki dua pilihan: mengurangi porsi gizi, atau mensiasatinya dengan memangkas biaya higienitas (seperti memasak lebih awal tanpa mesin pendingin). Inilah jawaban mengapa keracunan massal terjadi. Padahal, di atas kertas, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah mewajibkan agar pasokan diserap dari pasar lokal. Bahkan, untuk kebutuhan susu, BGN menginstruksikan kemitraan langsung dengan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) seperti di Pujon dan Tulungagung.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
