KDMP dan Pertaruhan Ekonomi Desa: Kolaborasi, Dominasi, atau Mati Suri?
Oleh:
Bachtiar Febrianto, S.P, M.Agr
Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG)
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu kebijakan ekonomi pedesaan paling ambisius yang pernah diluncurkan pemerintah. Dengan target pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia, pemerintah ingin menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pembiayaan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil.
Secara filosofis, gagasan tersebut patut diapresiasi. Selama puluhan tahun pembangunan ekonomi nasional cenderung terpusat di perkotaan, sementara desa lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan baku dan tenaga kerja. Akibatnya, kesenjangan ekonomi antara kota dan desa masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Kehadiran KDMP diharapkan menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi dari bawah, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.
Namun sebagaimana setiap kebijakan besar, keberhasilan KDMP tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang mulia, melainkan juga oleh desain dan implementasinya. Di sinilah ruang kritik perlu diberikan agar program yang baik tidak berubah menjadi masalah baru di kemudian hari.
Salah satu kekhawatiran yang mulai muncul adalah potensi terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi di tingkat desa. Dengan dukungan regulasi, akses permodalan, fasilitas usaha, serta jaringan distribusi yang kuat, KDMP berpotensi menjadi pemain dominan dalam berbagai aktivitas ekonomi desa. Jika tidak diatur secara proporsional, kondisi tersebut dapat menciptakan praktik monopoli atau setidaknya persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha lain.
Dalam teori ekonomi pasar, dominasi satu pelaku usaha dalam suatu wilayah sering menimbulkan apa yang disebut market concentration, yaitu terkonsentrasinya kekuatan pasar pada satu institusi. Pada tahap tertentu, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan pelaku usaha yang lebih kecil karena mereka tidak memiliki sumber daya yang setara untuk bersaing.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Selama dua dekade terakhir, ekspansi toko modern di berbagai daerah sering mendapat kritik karena dianggap menggerus pasar tradisional dan usaha mikro masyarakat. Banyak pemerintah daerah akhirnya menerapkan pembatasan zonasi untuk menjaga keberlangsungan toko rakyat. Ironisnya, apabila KDMP memperoleh berbagai privilese tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, bukan tidak mungkin dampak serupa kembali terjadi. Bedanya, pelaku dominannya bukan lagi jaringan ritel modern, melainkan koperasi yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat.
Dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor. Warung kelontong kehilangan pelanggan karena masyarakat diarahkan berbelanja ke koperasi. Pedagang kecil kesulitan bersaing karena perbedaan modal dan akses barang. Bahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini dibangun sebagai instrumen ekonomi desa berpotensi mengalami tumpang tindih usaha dengan KDMP. Jika hal ini terjadi, maka tujuan memperkuat ekonomi rakyat justru berubah menjadi persaingan antarlembaga ekonomi rakyat sendiri.
Padahal teori pembangunan ekonomi modern menunjukkan bahwa kemajuan suatu wilayah tidak ditentukan oleh dominasi satu institusi, melainkan oleh kekuatan ekosistem ekonomi yang sehat. Semakin beragam pelaku usaha yang tumbuh dan saling terhubung, semakin kuat pula daya tahan ekonomi wilayah tersebut terhadap berbagai guncangan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
