RATUSAN guru swasta passing grade 2023 geruduk kantor Pemerintah Kabupaten (pemkab) dan DPRD Bojonegoro Selasa (8/10) pagi. Menuntut menjadi prioritas dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa tes di 2024.
DPRD Bojonegoro menjanjikan pertemuan dengan stakeholder terkait sekitar pukul 15.00-16.00 hari ini (9/10).
‘’Dengan adanya ini (aksi massa) besok (hari ini) jam 15.00 saya mohon dengan sangat mencari solusi bersama ada perwakilan (guru) untuk rapat bersama kami dengan mengundang stakeholder terkait,” kata Wakil Pimpinan DPRD Bojonegoro Mitroatin Selasa (8/10).
Dia menyampaikan, undangan rapat dihadiri perwakilan masing-masing kecamatan. DPRD berjanji siap mengawal tuntutan massa aksi dari guru swasta passing grade 2023.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menambahkan, tuntutan utama para guru menjadi prioritas dalam seleksi PPPK 2024 tanpa tes.
Hal itu memungkinkan melalui revisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah.
Baca Juga: Guru Swasta Berpotensi Lolos PPPK Tahap Dua, Pj Bupati Segera Konsultasi BKN dan KemenPAN-RB
‘’Para guru protes rekrutmen mereka tidak masuk prioritas tanpa tes. Hal itu karena KemenPAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 menyebutkan pelamar P-1 (prioritas 1) 2021 yang bisa diakomodasi. Sedangkan, P (prioritas) 2023 tidak,” jelas Pri sapaan akrabnya.
Padahal, lanjut dia, P-1 2022 di Bojonegoro sudah habis. Sehingga yang menjadi tuntutan, tidak hanya P-1 2021. Namun, juga P 2023 masuk prioritas tanpa tes di seleksi PPPK 2024.
Sehingga masih ada celah, mengingat ada seleksi tahap dua. ‘’Jadi, menuntut revisi peraturan tersebut. Salah satu klausulnya dengan tambahan memprioritaskan guru passing grade atau P 2023 di wilayah kabupaten/kota tertentu,” pungkas dia. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana