Oleh:
Ahmad Sholikin
Ketua LPPM dan Dosen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan UNISDA
Jawa Timur seakan sedang ditarik mundur berabad-abad ke belakang. Menjelang akhir Mei 2026, lini masa dan grup WhatsApp warga digegerkan oleh rentetan "teror pocong". Setiap malam, narasi ketakutan gaib ini menyebar lebih cepat daripada koneksi internet itu sendiri, mengunci pintu-pintu rumah warga dan menghidupkan kembali pos-pos ronda yang sudah lama terbengkalai.
Di Lingkungan Tumenggungan, Lamongan, warga dihebohkan oleh video penampakan di gang sempit, yang ternyata ulah dua remaja berusia 17 tahun demi konten media sosial. Di Desa Kacangan, Nganjuk, beredar poster pocong bercelurit. Di Sidoarjo, warga diteror video penampakan hoaks. Terakhir, di Malang Raya, muncul desas-desus begal berkedok pocong yang membuat kepolisian sibuk meredam kepanikan agar warga tidak main hakim sendiri.
Di era ketika wacana publik didominasi oleh transisi energi global, mobil listrik, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), menertawakan fenomena klenik ini adalah refleks otomatis bagi kelas menengah terdidik. Melabeli masyarakat yang resah sebagai kelompok "kurang literasi" atau "terbelakang" terasa sangat mudah. Namun, sekadar menertawakannya adalah wujud kesombongan intelektual.
Jika kita meletakkan rentetan teror ini di atas meja bedah sosiologi politik, pertanyaan fundamentalnya bukanlah siapa di balik kain kafan tersebut. Pertanyaannya adalah: mengapa masyarakat begitu mudah terpelatuk (triggered) hingga rela tidak tidur malam, memegang parang, dan termakan hoaks murahan? Jawabannya adalah alarm sosiologis: struktur ekonomi akar rumput kita sedang berada di titik nadir.
Baca Juga: Opini: Reformasi yang Kehilangan Arah
Hancurnya Etika Subsistensi di Lumbung Industri
Masyarakat kelas bawah saat ini, khususnya di kawasan pesisir utara dan sekitarnya—Lamongan, Gresik, Bojonegoro, hingga Tuban—sedang dihantam badai sempurna. Meminjam pisau analisis antropolog James C. Scott tentang Ekonomi Moral Petani (1976), masyarakat agraris dan peri-urban hidup bersandar pada "etika subsistensi"—sebuah batas aman untuk sekadar bertahan hidup. Hari ini, batas aman itu remuk.
Janji manis industrialisasi di Pantura nyata-nyata membentur tembok tebal realitas. Mari kita lihat data BPS 2025. Bojonegoro dan Tuban, yang menjadi episentrum triliunan rupiah dari sektor migas, kilang, dan semen, justru menjadi lumbung kemiskinan. Tuban menampung 168.860 jiwa warga miskin (14,91%), sementara Bojonegoro mencatat 144.900 jiwa (11,49%)—jauh di atas rata-rata kemiskinan Jawa Timur (9,30%).
Triliunan rupiah mengalir ke pusat dan korporasi, sementara warga lingkar tambang hanya diwarisi debu polusi dan himpitan ekonomi. Inilah wujud nyata dari kutukan sumber daya alam (resource curse); gemerlap lampu kilang minyak dan bisingnya mesin pabrik di malam hari seolah menjadi monumen ketimpangan yang diam-diam mengejek kemiskinan warga di sekitarnya.
Di sektor agraris, jaring pengaman itu robek tak tersisa. Pada Januari 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur anjlok drastis ke angka 113,71, disusul penyusutan 9.597 hektar lahan pertanian akibat ekspansi pabrik dan pergudangan—termasuk di Kecamatan Deket, Lamongan. Ketika ruang hidup dirampas, petani justru dicekik oleh harga pupuk non-subsidi di pasar gelap yang tak masuk akal; pupuk SP-36 melambung hingga Rp770.000 per zak.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
