RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blora resmi dilaunching hari ini. Sebanyak 55 titik koperasi diluncurkan serentak. Salah satu dari 55 titik yang di launching yakni KDMP Blungun Kecamatan Jepon.
Namun berbagai persoalan masih membayangi operasional koperasi. Mulai fasilitas yang minim, belum jelasnya sistem penggajian, hingga operasional dasar yang masih ditopang bantuan kepala desa.
Diketahui saat ini sejumlah produk kebutuhan masyarakat sudah mengisi etalase toko. Ketua KDMP Blungun Mashur mengatakan, produk yang tersedia saat ini di antaranya susu Nestle dan Koko Krunch, beras SPHPP serta Minyakita dari Bulog, Royco dari Unilever, hingga sabun, mie instan, dan minuman jeli dari Winks serta Inaco.
Menurutnya, seluruh barang yang saat ini tersedia di koperasi merupakan suplai dari Agrinas. “Barang mulai masuk sedikit demi sedikit. Yang ada sekarang kebutuhan pokok dan produk rumah tangga,” katanya.
Baca Juga: 55 Truk KDMP Tiba di Makodim 0721/Blora, Langsung Dibagikan ke Koperasi
Meski sudah dilaunching, sistem operasional koperasi masih belum matang. Termasuk soal mekanisme penggajian karyawan yang hingga kini belum ada kepastian. Rencananya, pola kerja pegawai akan menggunakan sistem shift.
Saat ini, jumlah pegawai yang membantu operasional tercatat enam orang. Terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan, sementara satu lainnya masih penyesuaian tugas.
Mashur mengakui fasilitas penunjang di koperasi masih minim. Salah satunya belum adanya CCTV untuk pengawasan toko “Fasilitas memang masih kurang. CCTV belum ada,” ujarnya.
Selain itu, fasilitas layanan kesehatan yang disiapkan koperasi juga belum berjalan maksimal karena masih menunggu tenaga kesehatan yang akan ditempatkan.
“Fasilitas kesehatan sebenarnya sudah siap dipakai, tapi tenaga pengisinya belum ada,” jelasnya.
KDMP Blungun juga berencana menambah layanan distribusi pupuk urea dan LPG 3 kilogram. Namun hingga kini, pihak pengelola belum mengetahui secara pasti sistem maupun kendala penyalurannya.
“Pupuk dan LPG nanti menyusul. Mekanisme penyalurannya kami juga masih menunggu petunjuk,” katanya.
Ironisnya, kebutuhan operasional dasar seperti pembayaran token listrik masih ditopang menggunakan uang pribadi kepala desa. “Sementara untuk operasional seperti isi listrik masih dibantu Pak Lurah,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemkab Blora Luncurkan 55 Gerai KDKMP, Ikut Serta Launching Serentak Nasional
Sementara itu, salah satu karyawan KDMP Blungun Ahmad Ryanto mengaku dirinya bersama pegawai lain masih kebingungan terkait nasib dan sistem kerja ke depan. Sebelumnya, karyawan sempat mengikuti pelatihan selama dua hari di Boyolali. Namun, pelatihan tersebut belum menjawab persoalan teknis maupun kepastian gaji.
“Kemarin waktu pelatihan saya sempat tanya ke orang Agrinas soal sistem dan gaji, tapi mereka juga belum tahu,” katanya.
Menurut dia, hingga saat ini para pegawai masih belum mendapat kejelasan terkait mekanisme kerja maupun kesejahteraan mereka pasca launching. “Sampai sekarang kami masih bingung,” pungkasnya. (ozi)
Editor : Yuan Edo Ramadhana