RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Upaya mencegah adanya polemik makan bergizi gratis (MBG) di Blora mulai berproses. Tercatat, ada 51 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengajukan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.
Kepala Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinkes Blora, Tutik mengatakan, hingga awal Oktober ini tercatat 55 pemohon sedang mengajukan proses penerbitan SLHS ke Dinkesda Blora.
Dia juga mengatakan, SLHS yang diterbitkan untuk Dapur MBG berlaku selama tiga tahun, terhitung sejak Oktober 2025.’’Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh usaha kuliner dan jasa boga di wilayah Blora memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan,” jelasnya.
Pihaknya menargetkan, seluruh permohonan SLHS dapat diproses secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan, seiring dengan pelaksanaan pemenuhan syarat oleh masing-masing pelaku usaha.
‘’Proses ini penting untuk menjamin setiap tempat pengolahan makanan layak secara higiene dan sanitasi, sehingga aman bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, dari total permohonan yang masuk, dapur MBG menjadi salah satu unit usaha yang telah memperoleh sertifikasi itu, melalui tahapan pemeriksaan lapangan dan pembinaan teknis oleh tim Dinkes.
‘’Tim kami turun langsung melakukan IKL untuk memastikan seluruh aspek sanitasi terpenuhi, mulai dari kondisi dapur, sumber air bersih, pengelolaan limbah, hingga perilaku higienis para pekerja,” paparnya.
Pihaknya juga mendorong para pelaku usaha agar memahami pentingnya penerapan standar higiene dan sanitasi. Tak hanya sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang mereka hasilkan.
‘’Kami harap mutu keamanan pangan di Kabupaten Blora terus meningkat dari waktu ke waktu,” ujarnya. (hul/ind)
Editor : Yuan Edo Ramadhana