RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro membuat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) cukup tinggi. Diprediksi tembus Rp 3 triliun.
Disinyalir guna mengantisipasi pemangkasan anggaran transfer dari pusat ke daerah sebesar 30 persen di 2026. ’’Untuk 2026, karena anggaran defisit (ditutup dengan silpa),” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri kemarin (2/10).
Dia mengatakan, silpa 2025 diproyeksi Rp 2,6 triliun. Namun, diprediksi estimasi bisa bertambah bahkan tembus Rp 3 triliun. Saat disinggung alasan pemasangan nilai silpa itu, dia mengatakan, dikarenakan dua hal.
Di antaranya adanya pemangkasan dana transfer pusat 30 persen. ’’Bisa jadi bagian dari skenario 2026,” beber pria menjabat Wakil Ketua Komisi B itu. Selanjutnya, papar dia, karena tahun ini masa transisi kepemimpinan ke definitif.
Sedangkan, anggaran sudah dipasang dan ditetapkan pada 2024 saat dijabat Penjabat (Pj) Bupati. ’’Tentu ada penyelarasan atau sinkronisasi. Jika di P-APBD tidak ngatasi, waktunya tidak cukup,” ujarnya.
Namun, tegas dia, menanggapi rendahnya serapan APBD, pemkab harus segera melaksanakan program secara maksimal. Sebab, waktu berjalan hanya menyisakan 2,5 bulan. ’’Mengapa saya sebut 2,5 bulan karena di atas 25 Desember sudah tidak bisa dilakukan serapan,” ujarnya.
Pria menjabat Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro itu mengatakan, harusnya di triwulan ketiga sudah mencapai angka 50 persen. Dia memprediksi, hingga akhir tahun serapan hanya akan mencapai 75-80 persen. ’’Karena OPD semestinya sudah melakukan programnya, tapi belum ada serapan (pendataan)," katanya.
Lasuri melanjutkan, program tahun ini dengan masa transisi mengurangi program tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, misal acara seremonial. Menurutnya, ditekankan pada program prioritas seperti pengentasan kemiskinan.
Dari program gayatri, domba sejahtera, kolega, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) baik penuh maupun paro waktu.
’’Infrastruktur juga seperti BKKD (bantuan keuangan khusus desa) itu kan Rp 500-600 miliar anggarannya. Ini juga menjadi prioritas, baik jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Ini kan memakan anggaran yang besar,” ujar dia.
Anggota Banggar DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menambahkan, silpa 2025 diproyeksi Rp 2 triliun lebih. Dan, ada prediksi bertambah tembus Rp 3 triliun. Alasannya, ada pemangkasan transfer pusat.
Dia menegaskan, pemkab harus segera melakukan akselerasi. ’’Kami minta pemda lakukan akselerasi,” ujar Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pihaknya bakal menggelontorkan upaya untuk meningkatkan serapan APBD. Di antaranya infrastruktur skema BKKD. ’’Kalau minggu depan sudah cair semua (BKKD), maka penyerapan bisa bertambah,” jelasnya. (yna/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana