BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Sekitar 40 desa belum tersentuh program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Rencana percepatan dilakukan setelah penerima 2025 tuntas di pertengahan tahun. Target selesai 2026.
‘’Dari 419 desa sudah sekitar 328 desa terima PTSL,” kata Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro Sigit Rachmawan Adhi.
Dia melanjutkan, kuota tahun ini rencana menyasar 51 desa. Masih kurang 40 desa belum tersentuh PTSL. Alasannya belum memenuhi persyaratan. Di antaranya memiliki peta foto tegak hingga peta bidang tanah atau PBT.
Namun, kata Sigit, jika PTSL 51 desa rampung sesuai target di pertengahan tahun, pihaknya akan meminta kuota tambahan dari satuan kerja (satker) BPN daerah lain untuk menyelesaikan 40 desa tersebut.
Tapi, hanya untuk alokasi anggaran sertifikat hak atas tanah (SHAT) bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sehingga, berencana mengajukan anggaran bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui perubahan sekitar Rp 6,8 miliar untuk pengambilan peta foto tegak.
Pria domisili Jogjakarta itu menambahkan, nilai besaran disesuaikan dengan luas wilayah belum tersedia foto tegak dengan harga pasar penyedia drone sebagai alat pengambilan. Sebelumnya, harga per hektare (ha) sekitar Rp 45 ribu sedangkan, lahan belum tersedia foto tegak seluas 152.955,183 ha. Tersebar di 248 desa/kelurahan. Artinya daerah sudah tersedia foto tegak sejumlah 182 dari total 430 desa/kelurahan.
‘’Jika nanti SHAT (sertifikat ha katas tanah) ini selesai mungkin pertengahan tahun kami akan minta lagi menggeser dari satker lain. Tapi, hanya SHAT saja. Jadi, PBT juga sudah harus ada. Dan kami akan mengajukan di P-APBD untuk anggaran foto tegak,” imbuhnya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana