BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Banjir dan kekeringan sudah menjadi bencana musiman. Sehingga, butuh solusi jangka panjang. Karena, selalu terjadi setiap tahun.
Konservasi lingkungan menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga kelestarian alam.
Sesuai data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, hingga Kamis (20/6), sebanyak 111 kepala keluarga (KK) di Desa Nglumber, Kecamatan Kepohbaru, telah merasakan krisis air bersih. Krisis air bersih mengancam 102 desa yang tersebar di 21 Kecamatan.
‘’Baru satu desa yang sudah didistribusikan bantuan air bersih, di Desa Nglumber, Kecamatan Kepohbaru,” ungkap Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Boojonegoro Laela Noer Aeny.
Menurutnya, kekeringan bakal terus meluas hingga puncak kemarau mendatang. BPBD telah melakukan survei ke seluruh kecamatan, dan mulai melakukan pendataaan desa berpotensi terdampak krisis air bersih pada tahun ini.
‘’Data terakhir yang masuk hari ini, 21 Kecamatan, dan 102 desa yang berpotensi (krisis air bersih),” ungkap Aeny, Kamis (20/6).
Diketahui, kekeringan di Bojonegoro terus meluas dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data dihimpun, kekeringan pada 2021 lalu terdampak pada 17 desa di 8 kecamatan, kemudian pada 2022 berdampak pada 19 desa di 8 kecamatan. Kekeringan, melonjak drastis pada 2023 yakni 118 desa dan 24 kecamatan.
Meluasnya kekeringan di Bojonegoro itu, mendorong adanya upaya konservasi.
Menurut Dosen Ilmu Lingkungan Unigoro Laily Agustina,
dari tahun ke tahun kekeringan di Bojonegoro selalu ditangani pemerintah distribusi air bersih.
Hal itu dikhawatirkan hanya menyelesaikan masalah dipermukaan. ‘’Perlu adanya upaya konservasi mengatasi kekeringan. Terlebih, peran penting hutan di Bojonegoro, menjadi hilang karena kondisi hutan yang semakin berkurang,” terangnya. (dan/msu)
Editor : Hakam Alghivari