RENCANA dikembalikannya UN sebagai sistem evaluasi pendidikan, turut mendapatkan tanggapan masyarakat hingga Dewan Pendidikan Bojonegoro. Meski belum ada peraturan resmi terkait keputusan itu. Namun, perubahan sistem pendidikan, dinilai kerap terjadi setiap pergantian menteri.
Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro Ridlwan Hambali mengatakan, bahwa sinyal dikembalikannya UN, telah disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. ’’Memang selalu saja dalam perubahan menteri pasti ada perubahan sistem,” terangnya kemarin (2/2).
Menurutnya, wacana diberlakukannya UN jika memang sebagai penentu kelulusan, justru hal tersebut mengalami pengulangan dari sistem sebelumnnya. ’’Tentu sebagai warga negara saya menyambut dengan baik. Namun, dari bacaan saya secara sistem, hal ini justru mengalami kemunduran,” imbuhnya.
Pria yang menjabat dewan pendidikan dua periode itu menilai, berdasar sistem UN sejauh ini, belum bisa mengakomodasi nilai-nilai lokal apabila dijadikan alat ukur standar nasional yang menilai kemampuan siswa.
’’Idealnya memang anak lulus itu tidak dinilai dari ujian mereka secara akademik. Namun, juga secara keseluruhan dijadikan pertimbangan,” ungkapnya. Hambali melanjutkan, pihaknya tetap masih menunggu bagaimana sistem yang bakal dijalankan tersebut.
Apakah benar-benar mengembalikan seperti era menteri Bambang Sudibyo (2004-2009), atau terjadi penyesuaian. ’’Selain itu, tahun akademik saat ini (2024/2025) belum habis. Dimungkinkan baru dijalankan 2026,” katanya.
Diketahui, ujian akhir bersifat nasional kali pertama diselenggarakan pada 1950-1964 dengan nama Ujian Penghabisan. Kemudian, pada periode 1965-1971 bernama Ujian Negara, hal ini juga untuk menentukan kelulusan siswa l masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Lalu, pada periode 1972-1979 bernama Ujian Sekolah, dengan bahan ujian yang disiapkan oleh sekolah atau kelompok sekolah. Kemudian, pada periode 1980-2002 berganti menjadi Ebtanas dan Ebta, yang bertujuan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), dengan bahan ujian disiapkan secara nasional.
Sementara, pada periode 2003-2004 yakni Ujian Akhir Nasional (UAN). Perubahan bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Dan, pada periode 2005-2020 yakni Ujian Nasional (UN), sebelum akhirnya pada pada 2021 berubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, terkait penerapan kembali UN akan dipastikan melalui rapat kerja bersama dinas pendidikan. Rencana digelar bulan ini.
’’Secara teknis nanti kami akan rapat kerja dengan disdik. Insyaallah, bulan ini. Besok (3/2) baru rapat bamus (badan musyawarah) menentukan jadwal untuk kegiatan Februari,” lanjut politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu. (dan/yna/bgs)
Editor : Hakam Alghivari