Oleh:
Ahmad Sholikin
Ketua LPPM dan Dosen Ilmu Politik & Ilmu Pemerintahan, FHISIP UNISDA Lamongan
Setiap kali rilis data makroekonomi diumumkan, narasi kebanggaan hampir selalu mendominasi panggung birokrasi. Pemerintah boleh saja berbangga dengan realisasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang bergerak naik dari 5,03 persen pada 2024 menjadi 5,11 persen di sepanjang 2025. Di atas kertas, stabilitas angka ini tampak memukau, seolah menjanjikan kemakmuran yang merata di tengah ketidakpastian global.
Namun, sejarah mencatat, Simon Kuznets sang penemu rumusan PDB pernah memperingatkan dengan tegas bahwa kesejahteraan suatu bangsa hampir tidak bisa disimpulkan dari sekadar ukuran pendapatan nasionalnya. Peringatan itu kini terbukti. Jika kita menggeser pandangan dari layar presentasi di menara gading ke realitas di pasar tradisional, pabrik-pabrik, dan meja makan keluarga kelas menengah ke bawah, angka pertumbuhan ini tak ubahnya fatamorgana yang mengelabui anomali mengerikan di akar rumput.
Kita tengah berhadapan dengan paradoks ekonomi yang telanjang: ekonomi agregat tumbuh secara kuantitatif, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat justru merosot. Analisis data kompilasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi terjadinya tren penyusutan kelas menengah yang masif, di mana populasi kelompok ini turun dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025.
Artinya, ada 1,2 juta jiwa yang kehilangan status kesejahteraannya hanya dalam waktu satu tahun. Alih-alih menikmati kue pertumbuhan 5 persen, mereka justru terlempar menjadi kelompok rentan miskin atau aspiring middle class. Kelompok rentan ini kini melonjak drastis hingga mencapai 142 juta jiwa, atau mencakup 50,4 persen dari total populasi Indonesia. Runtuhnya kelas menengah—yang selama ini menjadi motor utama konsumsi domestik—adalah alarm bahaya bagi fondasi ekonomi nasional yang mengindikasikan bahwa distribusi kekayaan berjalan sangat timpang.
Baca Juga: Opini: Harga Beras Naik, Salah Petani, Kebijakan, atau Pasar Global?
Deindustrialisasi dan Runtuhnya Padat Karya
Akar dari fatamorgana ini terletak pada kualitas pertumbuhan kita yang sangat bias pada sektor padat modal (capital intensive), sementara sektor padat karya (labor intensive) justru mengalami deindustrialisasi dini. Di saat investasi triliunan rupiah mengalir deras ke sektor hilirisasi logam dasar yang minim serapan tenaga kerja, industri yang menjadi tulang punggung penghidupan jutaan rakyat justru sedang berdarah-darah.
Data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat kenyataan pahit: sebanyak 126.160 pekerja menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga Oktober 2025. Ironisnya, sekitar 79 persen dari korban tersebut (99.666 pekerja) berasal dari industri tekstil, garmen, dan sepatu. Laporan Kementerian Ketenagakerjaan turut mengonfirmasi kelamnya sektor ini dengan mencatat 88.519 pekerja terkena PHK sepanjang 2025, melonjak 13,54 persen dibanding tahun sebelumnya.
Badai ini tidak terjadi di ruang hampa. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyoroti tingginya ketergantungan impor bahan baku dan gempuran produk pakaian impor murah sebagai pukulan mematikan yang tak mampu ditangkis oleh produsen lokal. Akibatnya, utilisasi pabrik anjlok di bawah 50 persen. Hilangnya pekerjaan ini memaksa para pekerja formal turun kasta menjadi pekerja informal dengan pendapatan yang tidak menentu dan tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.
Makan Tabungan dan Ketimpangan Ekstrem
Ketika lapangan kerja kian menyempit, gejala penderitaan terpotret sangat jelas dari fenomena dissaving atau "makan tabungan". Data riil lintas lembaga memvalidasi bahwa daya beli masyarakat bawah sedang hancur karena pendapatan mereka habis terkuras untuk membiayai konsumsi harian yang kian mahal.
Mandiri Spending Index mengonfirmasi fenomena ini secara gamblang: indeks tabungan kelompok bawah merosot tajam ke level 71,7, berbanding terbalik dengan kelompok atas yang kapasitas finansialnya naik ke level 92,6. Pola ini sejalan dengan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) per Agustus 2025 yang merekam tingginya porsi pendapatan untuk konsumsi di level 74,3 persen. Ketika tabungan mengering dan dapur harus tetap mengepul, tidak sedikit dari masyarakat kita yang akhirnya terjerat pusaran utang berbunga tinggi atau pinjaman online (pinjol).
Ketimpangan ini berubah menjadi tragedi jika melihat data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Simpanan bernilai kecil di bawah Rp 100 juta—yang merepresentasikan rakyat kecil—hanya mencatat pertumbuhan yang sangat lambat di kisaran 1,84 persen. Sebaliknya, akumulasi dana masyarakat superkaya dengan saldo di atas Rp 5 miliar justru mencatat kenaikan eksponensial hingga 22,76 persen. Kesimpulannya sangat mencekik: 88 persen total uang di perbankan dikuasai oleh hanya 1,15 persen rekening jumbo, sedangkan 98 persen nasabah kecil hanya berebut remah-remah.
Baca Juga: Opini: Adu Kuat Tender Pasar Kota Bojonegoro
Ilusi Kenaikan Upah dan Rekalibrasi Kebijakan
Ketidakberdayaan ini disempurnakan oleh kebijakan pengupahan yang beradu balap dengan inflasi pangan. Pemerintah memang menetapkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Namun, data BPS menunjukkan bahwa kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) konsisten mencatatkan inflasi tinggi, menembus angka 5,48 persen secara tahunan pada November 2025. Ketika komoditas vital seperti beras, bawang merah, cabai, dan minyak goreng melambung tinggi, kenaikan gaji yang konservatif itu sejatinya langsung menguap. Upah riil pekerja kita bernilai negatif; mereka memeras keringat sama kerasnya, namun mendapatkan porsi lauk-pauk yang jauh lebih sedikit.
Menghadapi paradoks ini, pemerintah harus segera melakukan rekalibrasi kebijakan. Pertama, revitalisasi sektor padat karya tidak bisa ditunda. Insentif fiskal tidak boleh hanya diobral untuk industri ekstraktif berskala raksasa, tetapi harus diarahkan untuk menyelamatkan pabrik-pabrik manufaktur domestik dari gempuran barang impor. Kedua, stabilitas harga pangan wajib diperlakukan sebagai isu keamanan nasional, bukan sekadar komoditas pasar bebas.
Sudah saatnya kita berhenti memuja angka agregat statistik yang halusinatif. Pertumbuhan ekonomi harus dikembalikan pada tujuan hakikinya: kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Jika ekonomi diklaim tumbuh stabil tetapi kelas menengah jatuh miskin dan rakyat terus menderita, kita harus berani menatap cermin dan bertanya: sebenarnya, kita ini sedang membangun ekonomi untuk siapa? (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana