Oleh:
Ali Muhtadin
Peneliti di Center for Uyghur Studies
BOJONEGORO bukan lagi sekadar titik sunyi di peta Jawa Timur yang hanya dikenal melalui luapan banjir tahunan Bengawan Solo. Dalam satu dekade terakhir, telah bertransformasi menjadi raksasa fiskal.
Berkat kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Blok Cepu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro melesat ke angka yang fantastis, menembus Rp7 triliun hingga Rp8 triliun.
Dengan modal finansial sebesar itu, Bojonegoro secara teoretis memiliki segala syarat untuk menjadi "kiblat" pendidikan di Jawa Timur, atau bahkan nasional.
Namun, kenyataan di lapangan justru menyuguhkan paradoks yang menyesakkan dada. Di balik gedung-gedung megah dan retorika kesuksesan pembangunan, sebenarnya sedang membangun sebuah "Menara Gading" pendidikan yang fondasinya keropos.
Baca Juga: Opini: Tuhan Versus Manusia
Ironi Angka Putus Sekolah (ATS)
Tragedi terbesar dalam narasi pembangunan Bojonegoro adalah kegagalan dalam menjaga anak-anak untuk tetap tinggal di bangku sekolah.
Data terbaru per April 2026 menjadi tamparan keras bagi wajah pemerintah daerah. Bayangkan, hanya dalam kurun waktu tiga bulan—sejak Januari hingga April 2026—angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melonjak drastis dari 4.143 anak menjadi 5.610 anak.
Kenaikan sebanyak 1.467 anak dalam sekejap ini bukan sekadar statistik di atas kertas; ini adalah 1.467 masa depan yang sedang terancam redup.
Bagaimana mungkin di sebuah daerah yang secara resmi telah menetapkan Perda Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp3 triliun pada akhir 2025 lalu, justru mengalami "kebocoran" masif pada jumlah siswanya?
Beasiswa Elitis vs Realitas Akar Rumput
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memang sangat progresif dalam menggelontorkan bantuan keuangan. Program seperti Beasiswa Scientist dan Beasiswa 10 Sarjana Per Desa adalah upaya yang secara politik sangat "seksi" dan mentereng. Mencetak ribuan sarjana dari desa terdengar seperti revolusi intelektual. Pada tahap pertama tahun 2025 saja, Rp12,55 miliar telah dikucurkan untuk 3.248 mahasiswa.
Namun, mari kita bedah secara jujur. Siapa yang menikmati beasiswa ini? Beasiswa kuliah hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sudah berhasil lulus SMA. Padahal, masalah fundamental Bojonegoro terletak di tingkat bawah. Berdasarkan data BPS, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Bojonegoro masih tertahan di angka 7,78 tahun. Secara statistik, ini berarti rata-rata penduduk Bojonegoro bahkan tidak menamatkan jenjang SMP.
Di sinilah letak "Menara Gading" itu. Kebijakan pemerintah terlalu fokus pada "output" akhir (mahasiswa) sementara abai pada "input" awal.
Strategi Baru: Membumikan APBD untuk Rakyat
Jika Bojonegoro ingin benar-benar menjadi kiblat pendidikan, kita memerlukan perubahan paradigma total. Kita tidak butuh lebih banyak gedung megah yang kosong, kita butuh intervensi yang menyentuh nadi kehidupan masyarakat.
Pertama: Beasiswa Afirmatif ATS. Pemerintah harus mengalihkan fokus dari sekadar beasiswa "prestasi" ke beasiswa "penyelamatan". Kita butuh Beasiswa Afirmatif yang menyasar anak-anak putus sekolah di tingkat SD dan SMP. Syaratnya bukan lagi IPK atau prestasi akademik, melainkan kondisi ekonomi. Berikan mereka tunjangan biaya hidup bulanan agar orang tua mereka tidak merasa "rugi" jika anaknya pergi ke sekolah alih-alih ke sawah.
Baca Juga: Opini: Ketika Ribuan Anak Bojonegoro Tak Bersekolah
Kedua: Sinkronisasi Data dan Intervensi Door-to-Door. Data 5.610 anak putus sekolah ini harus dikuliti hingga ke nama dan alamatnya (by name by address). Gunakan data Damisda 2025 untuk melakukan intervensi langsung. Satuan tugas pendidikan harus turun ke desa-desa, melakukan dialog dengan orang tua, dan mencari solusi spesifik mengapa anak tersebut tidak bersekolah. Apakah karena jarak? Biaya transport? Atau masalah sosial? Kebijakan tidak boleh lagi dibuat dari balik meja di kantor kabupaten.
Ketiga: Vokasi yang "Link-and-Match" secara Paksa. Bojonegoro memiliki industri migas skala dunia dan potensi pertanian yang masif. Pemerintah harus "memaksa" perusahaan-perusahaan migas dan industri besar di Bojonegoro untuk terlibat dalam kurikulum vokasi. Kita tidak ingin anak-anak Jonegoro hanya menjadi penonton atau tenaga kasar di tanah kelahirannya sendiri. Pendidikan vokasi harus menjadi jembatan nyata menuju kemandirian ekonomi bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.
Menagih Janji Dana Abadi
Dana Abadi Pendidikan Rp 3 triliun adalah warisan yang baik, namun ia bisa menjadi sia-sia jika tidak dikelola dengan transparansi yang tinggi.
Kita sedang berpacu dengan waktu. Minyak dan gas adalah sumber daya yang suatu saat akan habis. Saat sumur-sumur itu mengering, Bojonegoro hanya akan memiliki dua pilihan warisan: gedung-gedung kosong yang perlahan rusak, atau sumber daya manusia yang cerdas dan tangguh yang mampu membangun ekonominya sendiri tanpa bergantung pada perut bumi.
Mengembalikan Ruh Pendidikan
Pendidikan adalah tentang memanusiakan manusia, bukan sekadar membagikan seragam gratis atau membangun pagar sekolah yang mewah. Lonjakan angka anak putus sekolah di tahun 2026 ini adalah "rapor merah" bagi pengelolaan anggaran triliunan rupiah kita.
Bojonegoro tidak boleh hanya bangga dengan angka APBD-nya yang fantastis, sementara ribuan anaknya masih menangis karena harus mengubur mimpi di usia dini. Kita harus meruntuhkan keangkuhan "Menara Gading" pendidikan ini dan menggantinya dengan fondasi yang inklusif, jujur, dan berpihak pada yang paling lemah. Sudah saatnya APBD Bojonegoro benar-benar bekerja untuk rakyat, memastikan bahwa "Cah Jonegoro" tidak hanya menjadi saksi kemakmuran, tapi juga menjadi pemilik dan penikmat dari setiap tetes kemakmuran tersebut.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Bojonegoro pernah menjadi kabupaten yang sangat kaya, namun gagal menyelamatkan masa depan anak-anaknya sendiri. Menagih janji pendidikan adalah menagih nurani kekuasaan. Dan hari ini, suara 5.610 anak yang tidak sekolah itu berteriak dengan sangat lantang: Ke mana perginya triliunan rupiah itu? (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana