Oleh:
Oryz Setiawan
Koordinator Bidang Advokasi Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Cabang Bojonegoro
MEMASUKI awal tahun 2026, kondisi alam memasuki fase krusial atau titik kulminasi iklim dan cuaca di berbagai wilayah di tanah air. Sejumlah faktor dinamika atmosfer global hingga regional dinilai berkontribusi pada meningkatnya intensitas hujan dan angin kencang di berbagai wilayah Indonesia yang berpotensi sebagai bencana lingkungan atau hidrometorologi.
Masyarakat dan pemangku kepentingan untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan dan kegiatan luar ruangan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu serta potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem, adanya kombinasi berbagai gangguan atmosfer.
Hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan kedepan.
Di sisi lain, semakin aktifnya fenomena La Nina lemah pada musim hujan awal tahun perlu mendapatkan perhatian untuk antisipasi potensi dampak fenomena hidrometeorologi ekstrem seperti kejadian banjir dan longsor.
Pada periode kemarau, dapat terjadi peningkatan risiko karhutla, sehingga memerlukan upaya mitigasi sistematis lebih dini. Eksistensi Lembaga atau institusi seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sangatlah strategis terutama sebagai upaya mitigasi dini dalam mendukung penguatan berbagai sektor lainnya yang terdampak iklim, khususnya sektor perhubungan, transportasi, pariwisata termasuk sumber daya air, pertanian, perkebunan, kesehatan dan energi. Siklus hidrometeorologi saat ini merupakan upaya atau stretegi keilmuan yang mengkombinasikan antara meteorologi (atmosfer) dan hidrologi (air) untuk memahami dan memprediksi bencana yang berkaitan erat dengan air dan cuaca.
Secara fisiologis bahwa fenomena hidrometeorologi adalah serangkaian proses berkelanjutan pergerakan air antara atmosfer dan permukaan bumi, melibatkan penguapan, kondensasi, presipitasi (hujan/salju), dan limpasan, namun juga fokus pada hubungan atmosfer hidrologi dan dampaknya, termasuk bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, atau puting beliung yang terjadi karena dinamika cuaca ekstrem.
Pemerintah daerah harus melakukan upaya mitigasi dan tindakan antisipatif respon cepat atas fenomena siklus dan dampak hidrometeorologi yang semakin tahun semakin tinggi tingkat intensitasnya dalam kondisi iklim dan cuaca yang ekstrim.
Selalu Waspada
Dampak bencana hidrometeorologi di Indonesia sangat luas, mencakup kerugian ekonomi besar (pertanian, infrastruktur rusak), ancaman jiwa dan kesehatan (penyakit pascabanjir, korban longsor), kerusakan lingkungan (erosi, pencemaran), serta gangguan sosial dan ekonomi seperti terhambatnya transportasi dan krisis air bersih, yang semuanya diperparah oleh curah hujan ekstrem dan perubahan iklim, menyebabkan banjir, kekeringan, longsor, dan angin puting beliung sering terjadi.
Oleh karena itu bencana dengan dampak utama adalah Pertama, sektor ekonomi yakni potensi gagal panen, terhambatnya transportasi, dan kerugian materiil signifikan. Terjadinya bencana tentu berakibat langsung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hilangnya harta benda, tergangguan aktivitas bahkan berdampak pada kehilangan mata pencaharian, apalagi bencana skala besar seperti terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan di akhir tahun lalu.
Kedua, sektor kesehatan dimana terjadi ekshalasi atau peningkatan penyakit menular (diare, tiphus, DBD, leptospirosis) akibat lingkungan basah dan tercemar, serta masalah air bersih. Jika terjadi dalam kondisi darurat maka dapat berubah menjadi krisis kesehatan. Krisis kesehatan merupakan kondisi darurat atau serangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat secara luas, menyebabkan korban jiwa/luka, pengungsian, dan/atau potensi bahaya kesehatan yang membutuhkan respons dan menanganan yang serba cepat.
Ketiga, sektor kewilayahan dan infrastruktur yang terjadi kerusakan jalan, jembatan, listrik, bangunan rumah, fasilitas umum, dan bangunan penting lainnya. Meski bersifat pendukung ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh atas akselerasi penanganan dampak bencana sekaligus upaya pemulihan (recovery) secepat mungkin. Langkah koordinasi antar-instansi dan lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk meminimalir dampak bencana dengan cepat, terutama terkait pembukaan akses, evakuasi warga, penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan jalur logistik.
Keempat, sektor lingkungan dimana dampak sampah yang cenderung sudah mengkawatirkan kehidupan manusia terutama sampah plastik (mikroplastik) yang belum terkendali, timbulnya longsor, erosi, pergerakan tanah, terjadinya sedimentasi, pencemaran air, serta dampak kekeringan panjang yang merusak ekosistem.
Pencemaran lingkungan berpotensi menambah beban upaya pemulihan korban bencana terutama dikaitkan dengan kualitas air bersih, sanitasi dan dampak buruk lingkungan lainnya. Kelima, sektor sosial yang berujung pada penanganan korban jiwa, pengungsian, dislokasi sosial, kemiskinan, dan ketegangan komunal, termasuk korban traumatik psikologis yang membutuhkan pendekatan dan penanganan khusus karena telah kehilangan terhadap orang yang dicintai, harta benda dan mata pencaharian yang berpotensi menganggu stabilitas kehidupan mereka. Dalam skala luas dapat menimbulkan kegoncangan sosial yang tentu membutuhkan penanganan yang ekstra cermat dan jangka panjang. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana