Oleh:
Ahmad Sholikin
Dosen Prodi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan UNISDA, Ketua LPPM
Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-348 hadir membawa gema tema yang mendalam: "Bersinergi untuk Bojonegoro Mandiri." Ini bukan sekadar rangkaian upacara dan hiburan rakyat, melainkan sebuah seruan strategis, sebuah cermin yang memaksa kita menatap wajah masa depan Bojonegoro. Di balik gemerlap statusnya sebagai "Kota Migas" yang sempat menyumbang kekayaan melimpah bagi negeri, tersembunyi sebuah kerentanan akut: ketergantungan pada anugerah alam yang tak abadi, yaitu sumber daya ekstraktif.
Jebakan Kekayaan Migas dan Paradoks Anggaran "Tertidur"
Selama ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro banyak disokong oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Aliran "emas hitam" ini memang sempat melambungkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menciptakan ilusi kemakmuran yang cepat. Namun, sebagaimana semua sumber daya ekstraktif, migas adalah pedang bermata dua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro tahun 2024 menunjukkan betapa rentannya ketergantungan ini: pertumbuhan ekonomi Bojonegoro hanya 1,67 persen secara keseluruhan (termasuk migas). Angka ini kontras tajam dengan pertumbuhan PDRB non-migas yang mampu mencapai 5,15 persen. Kontribusi sektor pertambangan (migas) sendiri mencapai hampir 47,54 persen dari total PDRB. Perbedaan signifikan antara angka pertumbuhan PDRB total dan PDRB non-migas ini adalah bukti nyata bahwa jika sektor migas diabaikan, fondasi ekonomi Bojonegoro justru memiliki potensi yang lebih sehat dan stabil.
Paradoksnya, di tengah limpahan dana migas yang seharusnya digunakan sebagai modal untuk mentransformasi ekonomi, Bojonegoro justru menuai sorotan tajam dari Menteri Keuangan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir September 2025, Bojonegoro tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan simpanan dana Pemda tertinggi di perbankan, dengan jumlah mencapai sekitar Rp 3,6 triliun yang mengendap dan "tertidur" sebuah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang masif. Kritik ini menohok: uang rakyat, yang berasal dari kekayaan alam yang seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat kesejahteraan dan membiayai sektor non-migas, justru stagnan.
Menteri Keuangan dengan tegas mengingatkan, tujuan pemerintah daerah bukan untuk menabung, melainkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dana triliunan yang tak terserap adalah kesempatan emas yang hilang, gagal menjadi stimulus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan PDRB non-migas sebesar 5,15 persen. Sorotan ini menjadi alarm keras bahwa kemakmuran Bojonegoro masih sangat rapuh, tidak hanya karena ketergantungan pada migas, tetapi juga karena ketidakmampuan merencanakan dan mengeksekusi belanja publik secara efektif untuk mendorong pertumbuhan riil.
Menjemput Mandiri Melalui Gelombang Ekonomi Kreatif
Penyelesaian dari dilema ini terletak pada implementasi sesungguhnya dari tema HJB: Mandiri. Kemandirian harus diterjemahkan sebagai visi untuk mentransformasi struktur ekonomi Bojonegoro menuju sektor-sektor yang renewable, berbasis pada talenta, kreativitas, dan budaya lokal. Di sinilah peran kebijakan pengembangan ekonomi kreatif menjadi krusial. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengambil langkah signifikan dengan mengukuhkan Komite Ekonomi Kreatif (KEK) dan meresmikan Bojonegoro Creative Hub (BCH). KEK dan BCH dirancang menjadi pusat inkubasi, pelatihan, dan kolaborasi bagi para pelaku di 17 subsektor kreatif—dari kriya, kuliner khas, hingga digital economy. Ini adalah upaya meletakkan fondasi ekonomi non-ekstraktif yang akan terus tumbuh melampaui usia ladang migas.
Pendekatan ini selaras studi oleh Al-Sulaiti, A. et al. (2024) dalam Innovation-Based Strategic Roadmap for Economic Sustainability and Diversity in Hydrocarbon-Driven Economies: The Qatar Perspective,” secara spesifik menyoroti pentingnya daerah yang bergantung pada sumber daya alam untuk beralih fokus pada modal intelektual dan inovasi. Menurut kajian tersebut, pengembangan ekonomi kreatif berfungsi sebagai penyangga (buffer) vital yang mampu mengurangi volatilitas ekonomi, menciptakan nilai tambah tinggi, dan memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Inilah jalan yang harus ditempuh Bojonegoro: menggeser kekayaan dari bawah tanah ke dalam kepala dan keterampilan generasi mudanya.
Sinergi Total: Kunci Mengubah Uang "Tidur" Menjadi Kekuatan Rakyat
Untuk mewujudkan Bojonegoro Mandiri yang utuh, spirit Sinergi harus menjadi kunci untuk memecahkan masalah klasik penyerapan anggaran. Sinergi harus melampaui batas-batas birokrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan:
- Sinergi Internal Pemkab: Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak cepat dan terpadu. Anggaran untuk KEK, pengembangan UMKM, dan pariwisata tidak boleh tersendat oleh lambatnya perencanaan atau tender. Dana harus digelontorkan di awal tahun agar segera memutar roda ekonomi di tingkat bawah.
- Sinergi dengan Pelaku Usaha: Alokasi anggaran harus diubah dari proyek-proyek besar yang terpusat menjadi program-program pemberdayaan yang merata, memberikan modal, pelatihan keterampilan, dan akses pasar kepada pelaku ekonomi kreatif. Ini akan memastikan bahwa uang yang dibelanjakan langsung menjadi darah segar bagi pertumbuhan ekonomi rakyat.
- Sinergi Politik: Eksekutif dan legislatif (DPRD) harus duduk bersama, mempercepat setiap Peraturan Daerah dan kebijakan yang mendukung diversifikasi ekonomi non-migas, serta mendorong percepatan realisasi belanja.
Di Hari Jadi Bojonegoro ke-348 ini, semangat "Bersinergi untuk Bojonegoro Mandiri" adalah momentum untuk melakukan reformasi mental dan fiskal secara menyeluruh. Kita harus meninggalkan mentalitas rentan yang diwarisi dari kekayaan sumber daya dan beralih pada mentalitas tangguh yang mengandalkan kecerdasan dan kreativitas. Keterlambatan penyerapan anggaran bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari kegagalan sinergi yang menahan laju potensi pertumbuhan non-migas sebesar 5,15 persen. Tugas historis kita kini adalah memastikan bahwa warisan DBH Migas yang tersisa digunakan secara cerdas sebagai modal awal untuk mendirikan pilar-pilar ekonomi baru yang dibangun di atas fondasi SDM, inovasi, dan kolaborasi sejati, sehingga kemandirian Bojonegoro tidak lagi menjadi ilusi, melainkan realitas yang dinikmati setiap warganya. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana