Oleh:
Nono Warnono
Pegiat pendidikan, sastra dan sosial budaya di Sanggar PSJB
SENGKARUT tata kelola program strategis Makanan Bergizi Gratis (MBG) begitu nyata, bukan isapan jempol belaka. Belakangan sedang viral banyaknya siswa keracunan masal setelah mengkonsumsi menu olahan dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tidak tanggung-tanggung, keracunan tersebut meluas di berbagai daerah sercara nasional, sebuah pemandangan miris nan menyayat hati. Mual, diare hingga muntah darah yang mengharuskan siswa dilarikan ke berbagai puskesmas pun rumah sakit, jelas bukan masalah biasa. Ini adalah kejadian luar biasa (KLB), kondisi darurat yang harus segera memperoleh langkah langkah konkrit dan solutif untuk implementasi kedepan.
Betapa ironis, program ambisius era pemerintahan Prabowo-Gibran yang gagasan strategisnya hendak menjadikan anak Indonesia dapat makan bergizi, banyak yang tidak sesuai harapan. Gegara pasca menyantap menu MBG, justru banyak siswa masuk rumah sakit.
Karut marut tersebut semakin kusut karena permasalahan yang muncul tidak hanya sebatas siswa keracunan an sich. Dalam beberapa perspektif, betapa tata kelola secara nasonal tidak diikuti perencanaan matang. Pelaksanaan tak sesuai SOP dan monitoring evaluasi yang tidak dijalankan.
Manajemen yang berujung konflik dan kontroversi. Sebut saja polemik dan kontroversi tudingan surat perjanjian bermeterai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang meminta sekolah menanggung resiko kehilangan peralatan makan dan merahasiakan bila terjadi gangguan keracunan di kabupaten Blora.
Juga viral adanya pengadaan ompreng tempat makanan yang didatangkan dari China, dan ditengarai mengandung minyak babi hingga Majelis Ulama Infonesia (MUI) ikut angkat bicara masalah kehalalan menu MBG, adalah alarm program MBG.
Alarm kedaruratan MBG juga nampak dari kelompok Aksi Suara Ibu Indonesia Yoyakarta yang membentangkan poster dan memukul panci di Bundaran UGM Sleman Yogjakarta. Adalah keprihatinan dan kegeraman yang sudah melampaui batas kesabaran karena insiden ribuan anak keracunan. Bahkan guru hingga ibu hamil yang turut mencicipi ikut keracunan. (Jawa Pos, Sabtu 27 September 2025).
Banyak kritik yang mengemuka, bahwa penanganan MBG yang sentralistik dan militeristik tanpa melibatkan program pemenuhan gizi yang sudah berjalan semacam Posyandu, menjadi penyebab ambuadulnya program MBG. Belum lagi suara sumbang masyarakat yang bereriak agar menghentikan, setidaknya moratorium sambil mengevalisai pelaksanaan MBG dengan segala kendala yang menyertai.
Tapi mungkinkah memoratorium bahkan menghentikan program MBG? Rasanya mustahil karena ini adalah program strategis pemerintah yang ambisius dengan anggaran yang fantastis. Ratusan triliun dari menghimpin uang pajak rakyat. Kemustahilan tersebut juga disebabkan keterlibatan stakeholder dan kemitraan yang ditengarai telah terkondisikan.
Ada juga sebagian masyarakat yang menengarai, sejatinya kesalahan mendasar program ini adalah adanya target-target dan statistik kuantitatif bukan kualitatif. Mengejar secara masif progres jutaan penerima manfaat. Berangkat dari pemikiran ambisius, bahwa keberhasilan program MBG diukur dengan parameter banyaknya penerima manfaat dan besarnya anggaran yang terserap.
Ketika program yang digagas demi mereduksi tangkes, hingga menjadi pengungkit gairah ekonomi masyarakat tersebut bermasalah, ada usulan menarik dari para ahli dan akademisi yang penting dicermati. Seyogyanya pengelolaan program MBG diserahkan pada sekolah, diadakan di daerah, dimana intervensi makanan bergizi dibutuhkan. Bukan sentralistik yang nir tinjauan potensi peran lokalitas.
Menurut hemat penulis, yang lama berkecimpung di dunia pendidikan. Manakala boleh beropini, lebih strategis anggaran jumbo MBG ini bisa dialokasikan untuk hal-hal terkait pendidikan yang lebih substansial.
Ketua Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji menyebut terkait dengan banyaknya masalah tersebut tidak sebatas masalah teknis semata. Temuan yang kejadiannya menyebar nyaris merata di seluruh Indonesia mengkonfirmasi bahwa terjadinya keracunan, tengara mitra penyedia fiktif, ompreng impor berminyak babi, rumor elit meminta jatah, hingga adanya polemik surat perjanjian adalah masalah serius. Potensi adanya salah tata kelola menyangkut regulasi sistem, SOP, serta pengawasan yang longgar
Memang dilematis, bak makan buah simalakama diteruskan bisa jadi akan terus memakan korban. Tidak dilanjutkan kadung jadi janji kampanye dan program pemerintah meski beraroma ego kekuasaan.
Kabar gembiranya, Kepa Badan Gizi Nadional (BGN) Dadan Hindayana hendak menginvestigasi beragam kejadian mulai dari kendala teknis para suplier di SPPG, keterlambatan distribusi, hingga uji laboratorium. Sementara rapat koordinasi beberapa kementerian telah bersepakat SPPG dievaluasi dan wajib punya sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS). Mengoptimalkan peran puskesmas dan sekolah memantau SPPG secara rutin, jika bermasalah akan ditutup sementara dan dilakukan evaluasi pun investigasi. (Jawa Pos, 29/9/2025)
Masyarakat menunggu, meski program MBG sentralistik. Evaluasi dan perbaikan tata kelola yang terorganisasi dengan baik oleh kementerian, lembaga, pemda, hingga semua pemangku kepentingan (stakeholder), diharapakan bermanfaat. Tidak justru menjadi simalakama, bahkan kontra produktif. Semoga. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana