Oleh:
AS'ARI
Sekretaris Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Bojonegoro
PERTANIAN adalah salah satu sektor sentral perekonomian Indonesia. Bahkan, saat ini pemerintah menggembar-gemborkan ketahanan pangan dengan menggenjot produk pertanian. Ironisnya, kesejahteraan pelaku pertanian seperti petani justru kurang tersentuh. Hingga kini kesejahteraan petani di Indonesia belum menjadi perhatian pemerintah.
Jika dilihat dari program, hanya terkesan normatif dan mengulang dari yang sudah dilakukan. Hanya, demi kesan up to date, maka nama program dalam bidang pertanian diganti-ganti.
Problemnya dari dulu sampai sekarang tidak tersentuh. Kalau kita lihat dari program yang dibuat pemerintah hanya mengulang apa yang sudah dilakukan, hanya berbeda nama dan ganti gimmick.
Untuk meningkatkan produksi, pemerintah berusaha mendorong pemuda untuk bertani dengan membuat Program petani milenial, ironisnya program ini bersifat temporer, sehingga saat kontrak programnya selesai mereka ogah untuk menjadi petani sebab dari awal tidak ada niatan untuk menjadi petani.
Hal ini terbukti dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah petani sebesar 7,42% dalam 10 tahun terakhir, dari 31,70 juta pada tahun 2013 menjadi 29,34 juta pada tahun 2023 dan itu pun di dominasi petani yang usianya tua, dengan usia di atas 45 tahun. Sebab profesi pertanian di anggap profesi yang tidak menjanjikan.
Sebenarnya untuk meregenerasi petani program ini sudah sesuai, namun pemerintah tidak perlu memaksa atau mendorong pemuda untuk terjun ke dunia pertanian, cukup memfasilitasi petani yang sudah ada dan mengembangkan inovasi pertanian agar tercipta ekosistem yang sehat, dengan begitu kesejahteraan petani meningkat, sehingga pertanian menjadi profesi yang seksi karena di anggap mampu menumbuhkan perekonomian.
Sebenanya dari dulu sampai sekarang persoalanya masih sama, tetapi masih belum terselesaikan, saat musim tanam kendalanya kelangkaan atau kekurangan pupuk dan saat musim panen raya harga hasil panen anjlok.
Pemerintah selalu mensosialisasikan inovasi pertanian modern. Namun implementasinya di lapangan tidak sesuai dengan realita, sebab terbukti saat pemerintah membuat program ketahan pangan dan mengkampanyekan pertanian, tidak ada perusahaan plat merah (BUMD) di Bojonegoro yang eksis di bidang pertanian yang bisa menjadi acuan.
Untuk meningkatkan produksi pertanian seharusnya ada perusahaan plat merah yang mampu berinovasi untuk menjadi solusi apa yang menjadi kendala program pemerintah, misalkan membangun satu desa satu gudang lumbung pangan, yang berfungsi untuk menyetabilkan harga saat panen raya, inovasi pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai jual dan menanggulangi kelangkaan pupuk.
Menurut data DKPP Bojonegoro, pada tahun tahun 2024 di Bojonegoro membutuhkan 156.319 ton pupuk, tetapi alokasi pupuk bersubsidi pemerintah hanya tersedia 120.687 ton. Hal tersebut masih terulang Pada tahun 2025, dengan kebutuhan pupuk 196.787 ton, namun alokasi yang tercukupi hanya 116.072 ton. Kekurangan ini berpotensi menurunkan produktivitas pertanian.
Kelangakaan pupuk menjadi problem vital, mungkin hal itu bisa di gantikan pupuk kandang atau pupuk organik. Dengan anggaran yang di gelontorkan pemerintah untuk BUMD, BUMD bisa berinovasi atau melakukan riset untuk mengolah kotoran hewan menggunakan tekhnologi yang lebih modern, agar mampu menciptakan pupuk yang berkualitas dan mampu menyuburkan tanah.
Terlebih pada tahun 2024, pemerintah Bojonegoro sukses dengan program Domba sejahtera dan berdasarkan satu data Bojonegoro, pada tahun 2023 terdapat 3954 peternak di Kabupaten Bojonegoro sehingga secara otomatis ketersediaan bahan baku sangat melimpah.
Inovasi ini tidak hanya menyelesaikan permasalah pertanian, tetapi juga akan meningkatkan pendapatan peternak, yang awalnya kotoran hewan hanya terbuang sia-sia, dengan inovasi ini kotoran hewan akan memiliki nilai ekonomis. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana