Oleh:
MUNDZAR FAHMAN
Mantan Jurnalis Jawa Pos Radar Bojonegoro
SUARA golongan putih (golput)dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, 27 November 2024, dikhawatirkan meningkat. Salah satu pemi-cunya, karena banyak pilkada yang hanya diikuti dua pasang calon (paslon). Bahkan, banyak pula yang hanya diikuti satu paslon. Alias, paslon tunggal. Lawannya, bumbung kosong kayak pilkades.
Jika pilkada hanya diikuti satu paslon, itu artinya rakyat pemilih tidak punya pilihan lain. Pilihannya ya hanya si paslon satu itu, atau pilih kotak/bumbung kosong. Tetapi, rasanya tidak banyak warga yang mau datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya sekadar untuk mendukung kotak kosong. Kecuali, jika ada sponsornya. Mereka yang kurang sreg dengan si paslon tunggal, mereka memilih golput. Paslon tunggal kudu waspada.
Begitu pula jika pilkada hanya diikuti dua paslon. Pilihannya juga masih sangat terbatas. Minimalis. Warga yang merasa kurang sreg terhadap kedua paslon, mungkin mereka mengekspresikannya dengan tidak memilih dua-duanya. Alias golput. Beda jika paslonnya ada tiga, empat, atau lima. Banyak pilihan kayak di supermarket.
Baca Juga: Opini: Berteknologi Secara Bijak
Menurut catatan Jawa Pos, tahun ini ada 35 daerah seIndonesia yang Pilkadanya hanya diikuti satu paslon. Dilingkup Jawa Timur, ada lima kabupaten/kota yang paslonnya tunggal. Yaitu Gresik, Surabaya, Kota Pasuruan, Ngawi, dan Trenggalek. (Jawa Pos, 22 September 2024).
Selain diwarnai banyak paslon tunggal, juga diwarnai banyak Pilkada yang paslonnya hanya dua. Itu terjadi di banyak daerah di negeri ini. Di Jatim, antara lain, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Tiga kabupaten ini sama-sama mengusung hanya dua paslon. Paslon Abdul Ghofur-Firosya Shalati melawan Paslon Yuhronur Effendi (incumbent)-Dirham Akbar Aksara untuk Pilkada Lamongan. Paslon Riyadi-Wafi Abdul Rasyid melawan Paslon Aditya Halindra Faridzki (incumbent)-Joko Suwarno untuk Pilkada Tuban. Paslon Teguh Haryono-Farida Hidayati melawan Paslon Setyo Wahono-Nurul Azizah untuk Pilkada Bojonegoro. Paslon incumbent mungkin sudah merasa di atas angin.
Dalam Pilkada-Pilkada sebelum ini, angka golput cukup tinggi. Persentasenya di kisaran 22 persen lebih dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Padahal, jumlah paslon umumnya lebih dari tiga pasang. Bahkan, ada
yang lima paslon.
Baca Juga: Aksi Koboi PCNU Bojonegoro di Pilkada
Beberapa contoh di antaranya, Pilkada Bojonegoro 2018 diikuti empat paslon. Jumlah DPT 1.026.229. Yang golput 22 persen. Atau, 226.313 diantara DPT. Angka golput itu nyaris sama dengan perolehan suara Paslon Anna Muawanah-Budi Irawanto (Wawan) sebagai pemenang pilkada.Paslon Anna-Wawan meraih 236.358 suara. Hanya selisih10.045 suara. Suara golput itu mengalahkan raihan suara tiga paslon lainnya.
Pilkada Tuban 2020 diikuti tiga paslon. DPT nya 946.351. Yang hadir menggunakan hak pilih 721.089, atau 78 persendi antara DPT. Yang golput 22 persen. Pilkada Lamongan 2020 diikuti tiga paslon. DPT 1.038.756. Yang hadir 804.561, atau 77,46 persen. Berarti, golput 22,54 persen.
Masalahnya, jika suara golput nanti meningkat, dikhawatirkan suara yang diraih paslon pemenang pilkada nanti bisa-bisa lebih kecil dibanding suara golput. Jika ini terjadi, berarti kepala daerah terpilih hanya didukung sebagian kecil dari rakyat. Secara aturan, itu tidak masalah. Itu tidak membatalkan hasil pilkada. Tetapi,sangat mungkin, kepala daerah terpilih merasa kurang mantab, kurang pede karena dukungan warganya minoritas.
Banyak penyebab mengapa selama ini banyak warga memilih golput. Bukan semata karena sedikitnya paslon. Juga, bukan hanya karena paslon yang tampil tidak sesuai kriteria mereka. Tetapi, bisa juga karena kesibukan warga, atau karena tempat tinggal jauh diluar kota. Atau, karena kurangnya sosialisasi kepada warga tentang pentingnya berpartisipasi dalam pilkada demi masa depan yang lebih baik. Selain karena faktor-faktor di atas, banyaknya golput juga
dipicu karena adanya sebagian warga yang terlanjur apatis.Masa bodoh. Mereka berpikir bahwa selama ini sudah berganti sekian kali pemimpin.Tapi nasib mereka, atau daerah mereka nyaris tidak ada perubahan yang berarti. Sebagian warga yang sudah terlanjur apatis seperti itu biasanya hanya bersedia mencoblos jika ada sesuatunya. Ada syaiun-syaiunnya. Wani piro.
Baca Juga: Opini: Aras Digital dan Akun Fufufafa,
Kondisi seperti itu, tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi lembaga penyelenggara Pilkada: Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Juga, bagi paslon dan para pengusungnya. Mereka harus terus memotivasi kepada warga pemilih untuk
berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini.
Sangat mungkin, di antara mereka yang selama ini golput,karena mereka merasa kurang diperhatikan oleh paslon. Mereka kurang dirangkul. Terutama di kawasan-kawasan tertentu yang agak terpencil. Untuk itu, pendukung paslon perlu menaruh perhatian kepada mereka. Warga yang selama ini merasa kurang di-openi ya perlulah mereka disapa. Rakyat kecil jika rumongso diuwongke, sikap mereka bisa berubah baik.
Untuk itu, mumpung masih ada waktu, semua stakeholder perlu kerja lebih keras dan lebih cerdas untuk sosialisasi kepada warga tentang pentingnya berpastisipasi dalam pilkada. Terutama, yang berkepentingan langsung, yaitu paslon dan para pengusung-pendukungnya.Banyaknya golput tentu tidak berpengaruh pada menang-kalahnya bagi paslon. Sebab, kemenangan paslon, ataupun kekalahannya, ukurannya adalah persentase dari jumlah dukungan pemilih yang menggunakan hak pilih. Paslon yang meraih dukungan suara tertinggi, dialah yang dinyatakan sebagai pemenang. Meski, umpama, jumlah suara golputnya tinggi. Tetapi,repotnya, tingginya angka golput memberikan kesan bahwa sosialisasi pilkada gagal… Bagaimana pendapat Anda??? (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana