TENGAH November lalu saya menghabiskan empat hari di Bali. Tepatnya di Nusa Dua. Ada dua kegiatan yang saya hadiri. Rapimnas PII (Persatuan Insinyur Indonesia) dan CAFEO (Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations) 41. Saya sudah beberapa kali mengikuti kedua kegiatan ini, hanya kali ini terasa beda untuk saya.
Persatuan Insinyur Indonesia adalah organisasi profesi yang diamanati oleh Undang Undang Keinsinyuran sebagai semacam rumah besar insinyur Indonesia. Sedangkan CAFEO adalah konferensi tahunan federasi organisasi insinyur se-ASEAN. CAFEO kali ini adalah yang ke-41 dan PII sebagai penyelenggara. Kedua kegiatan diadakan di Nusa Dua, Bali.
Dalam dua kegiatan ini dirumuskan strategi bersama dalam meningkatkan peran insinyur dalam pembangunan nasional maupun regional. Indonesia memanggul peran besar dalam menghadapi perubahan global yang terjadi saat ini. Pertukaran dan kesetaraan profesi insinyur dibicarakan lagi antar organisasi profesi insinyur ASEAN.
Disamping itu dibicarakan dan disepakati konsep Ekonomi Biru (Blue Economy). Khususnya di Kawasan ASEAN. Hal ini mengingat adanya proyeksi nilai lautan yang mencapai 3 triliun US Dolar per tahun.
Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk menghasilkan insinyur. Disamping peminat mahasiswa yang mengambil jurusan Teknik tidak berbanding lurus dengan kebutuhannya, juga yang sudah lulus sebagai sarjana Teknik tidak berprofesi sebagai insinyur. Tidak sedikit yang mengambil jalur sebagai pengusaha umum dan yang tidak terkait dengan keteknikan, maupun yang lain. Ada sebagian lain yang mengambil jalur sebagai seniman, youtuber, atau yang lain.
Indonesia saat ini hanya memiliki 3.000 insinyur per satu juta penduduknya. Korea Selatan memiliki 25.000 insinyur per sejuta penduduknya. Bahkan Vietnam saja mempunyai 9.000 insinyur per sejuta penduduknya. Atau tiga kali libat dari besaran kita. Jadi teringat adagium yang biasanya dipakai oleh para insinyur. Insinyurlah yang membuat tidak ada menjadi ada dan membuat yang sudah ada menjadi lebih baik. Dari catatan yang ada, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, Indonesia memerlukan 300.000 insinyur.
Insinyur Indonesia saat ini yang tercatat resmi di Persatuan Insinyur Indonesia sebanyak 85 ribu. Ini lebih kecil dari kenyataan di lapangan sepertinya. Bojonegoro sendiri tercatat mempunyai insinyur bersertifikasi yang terdaftar di PII sejumlah 130 dan Tuban 116. Mungkin ada sejumlah lain yang sarjana Teknik, tapi belum sebagai insinyur dan belum bersertifikasi.
Ini yang perlu mendapat perhatian karena insinyur memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemberi tugas tapi terlebih lagi adalah tanggung jawab kepada pengguna jasa keinsinyurannya. Untuk di Bojonegoro sendiri, pernah tercatat sejumlah 60% insinyur Indonesia telah berkontribusi dalam proses pembangunan proyek Banyu Urip EPC1. Sayangnya tidak saya temukan catatan berapa diantara mereka berasal dari Bojonegoro. Prosentase ini cukup besar dibanding dengan yang terjadi di Proyek Senoro Gas Development Project. Disana insinyur Indonesia menyumbangkan 35% dari total insinyur yang dibutuhkan.
Bojonegoro dan juga Tuban sangat memungkinkan menjadi aktor penting dalam ketahanan bangsa. Khususnya dalam memainkan peran dalam ketahanan non-militer terutama dalam ketahanan energi dan pangan. Untuk mengolah minyak dan gas, hasil produksi pangan, hutan, dan ikan membutuhkan pemikiran dan tangan-tangan insinyur. Mencermati oleholeh dari Nusa Dua Bali, ketika insinyur ASEAN bisa segera bebas masuk ke sini lebih deras dari insinyur sendiri, maka pengembangan sumber daya manusia, khususnya insinyur, di kedua daerah ini perlu mejadi perhatian.
Tidak mungkin bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci untuk maju dan mandiri. (*)