Radar Bojonegoro - Bantuan pangan nontunai (BPNT) daerah mulai disalurkan akhir-akhir ini Pencairan terlambat seharusnya sejak Januari. Sehingga pencairan dirapel. Jumlah penerima bantuan bersumber dari APBD itu menyusut cukup banyak, mencapai 922 penerima.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro M. Arwan mengatakan, pencairan perdana ini bantuan diterimakan rapel dua bulan. Berikutnya akan dirapel lagi tiga bulan. Sehingga, akhir tahun mendatang sudah lengkap 12 bulan.
Nominal yang diterima setiap penerima adalah Rp 110 ribu. Jumlah itu diterima dalam bentuk beras dan telur. ‘’Sambil jalan kami terus lakukan verifikasi. Jika ada temuan akan segera kami coret sebagai daftar penerima,’’ kata Arwan ditemui di ruang kerjanya Senin (31/8).
Temuan dimaksud adalah data ganda penerima bantuan sosial lain. Sebab, saat ini banyak bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat miskin. Mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Jenis bantuan itu antara lain, bantuan tunai langsung (BLT) dana desa (DD), bantuan sosial tunai (BST) provinsi, BPNT pusat, dan program keluarga harapan (PKH).
Penerima BPNT daerah tidak boleh terdaftar sebagai penerima bantuan apapun. Sebab, penerima bantuan tidak boleh tumpangtindih dengan bantuan lain. ‘’Jadi kami terus lakukan evaluasi aga tidak ada yang ganda,’’ jelas mantan Camat Baureno itu.
Arwan menjelaskan, verifi kasi data penerima sudah dilakukan sejak lama. Yakni, sejak bantuan itu diusulkan. Namun, seiring perkembangan, data penerima harus berkurang. Sebab, bantuan akibat dampak Covid-19 berdatangan.
Hal itu membuat dinsos harus melakukan verifi - kasi ulang. Verifikasi ulang itu membuat penyaluran BPNT daerah menjadi lambat. Awalnya penerima BPNT daerah adalah 13 ribu orang. Kemudian, setelah diverifi kasi datanya menyusut jadi 10 ribu orang.
Setelah itu, dilakukan verifi kasi lagi. Jumlahnya menjadi 8.574 orang. Terakhir datanya tersisa 7.652 orang. ‘’Saat ini sudah proses pencairan untuk sejumlah kecamatan,’’ jelas pria yang pernah menjabat kepala satpol PP itu.
Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Natasha Devianti mengatakan, penyaluran BPNT daerah harus diawasi. Jangan sampai ada penyelewengan penerimaan bantuan itu. Sebab, bantuan sosial untuk masyarakat saat ini sangat banyak.
‘’Karena itu, pengawasan harus diperketat,’’ jelasnya. Menurut politikus PDIP itu, pihaknya sering menerima pengaduan berbagai masalah tentang BPNT. Mulai sasaran penerima yang tidak tepat hingga tumpang tindih dengan bantuan lain. Karena itu, dinsos harus melakukan verifikasi penerima. ‘’Evaluasi harus terus dilakukan. Jangan sampai bantuan itu menimbulkan masalah,’’ imbuh wanita yang gemar balap mobil ini.
Editor : Indra Gunawan