RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Banjir besar yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memakan lebih dari 600 korban jiwa, ratusan orang hilang, serta memaksa ratusan ribu warga mengungsi.
Greenpeace Indonesia menyampaikan duka cita mendalam dan menilai bahwa bencana kali ini tidak hanya dipicu cuaca ekstrem, tetapi juga kerusakan hutan yang berlangsung puluhan tahun.
Organisasi lingkungan ini mendukung desakan berbagai pihak agar pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional demi mempercepat penanganan di lapangan.
Siklon Senyar Bukan Faktor Tunggal
BMKG mencatat bahwa intensitas hujan meningkat akibat Siklon Tropis Senyar yang terjadi pada 25 sampai 27 November 2025 di Selat Malaka. Fenomena ini tergolong tidak umum mengingat posisi Indonesia yang berada dekat garis ekuator.
Greenpeace menilai fenomena cuaca ekstrem seperti ini merupakan bagian dari eskalasi krisis iklim.
“Peristiwa banjir besar tersebut menandakan dua hal: dampak krisis iklim yang tak bisa lagi dihindari dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi menahun,” kata Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia dikutip dari laman greenpeace Indonesia, Selasa (2/12).
Iqbal Damanik, Manager Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, menambahkan bahwa ancaman cuaca ekstrem akan terus membayangi. “Hujan ekstrem akan terus mengintai kita sebagai dampak dari krisis iklim. Sebagai negara kepulauan yang rawan terhadap bencana, dampak krisis iklim bukan hanya angka, tapi juga mengancam nyawa.”
Kerusakan Hutan Memperbesar Dampak Banjir
Greenpeace menegaskan bahwa alih fungsi lahan dan kerusakan hutan di wilayah hulu menjadi faktor besar yang memperparah dampak banjir.
Analisis organisasi itu, merujuk data Kementerian Kehutanan, menunjukkan bahwa sejak 1990 sampai 2024 hutan alam di banyak bagian Sumatra berubah menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman.
Peneliti senior Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, menyebut kondisi kebanyakan DAS di Sumatra sudah berada di level kritis.
“Mayoritas DAS di Pulau Sumatera telah kritis dengan tutupan hutan alam kini kurang dari 25 persen. Sedangkan secara keseluruhan kini tinggal 10 sampai 14 juta hektare hutan alam atau kurang dari 30 persen luas Pulau Sumatera yang 47 juta hektare," ungkapnya.
Baca Juga: Dampak Banjir di Semarang, 782 Penumpang KA Batalkan Pembelian Tiket di Stasiun Bojonegoro
Kerusakan Terparah Tampak di DAS Batang Toru
DAS Batang Toru menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perubahan fungsi lahan memengaruhi daya dukung lingkungan. Dalam periode 1990 sampai 2022 terjadi deforestasi sekitar 70 ribu hektare atau 21 persen dari total kawasan. Hutan alam yang tersisa tinggal sekitar 167 ribu hektare atau 49 persen.
Greenpeace menemukan bahwa sekitar 94 ribu hektare area DAS dibebani izin industri berbasis lahan seperti pemanfaatan hutan, pertambangan, hingga perkebunan sawit. Potensi erosi mencapai 31,6 juta ton per tahun, mayoritas berasal dari wilayah rawan erosi tinggi. Bagian hulu berubah menjadi pertanian kering, sementara hilir berubah menjadi perkebunan dan industri bubur kertas.
Mendesak Penataan Ulang Tata Kelola Lahan
Greenpeace menilai bahwa lemahnya tata kelola menjadi akar dari kerusakan lingkungan yang memperburuk dampak banjir. “Pemerintah harus mengakui bahwa mereka telah salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Akibatnya hutan Sumatera hampir habis, terjadi degradasi lingkungan parah, dan kini masyarakat Sumatera harus menanggung harga yang amat mahal dari bencana ekologis ini,” kata Arie Rompas.
Organisasi tersebut meminta pemerintah mengevaluasi izin berbasis lahan di Sumatra dan memperbaiki kebijakan pengelolaan hutan agar bencana serupa tidak terulang. (kam/bgs)
Editor : Hakam Alghivari