BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Masyarakat meragukan kemurnian Pertamax, setelah kasus korupsi melibatkan Direktur Utama Pertamina dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun mencuat.
Namun, Pertamina mengklaim tak ada oplosan pertamax dan dipastikan sesuai spesifikasi.
‘’Dulu pakai pertamax itu enak. Tapi, akhir-akhir ini meski sudah diservis beda rasanya. Nggak tahu juga ya apa hanya perasaan. Namun, ada perbedaan,’’ ujar Nafidatul Himah, ibu rumah tangga dari Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander kemarin (26/2).
Himah mengeluh dan sangat kecewa karena selama ini menggunakan BBM jenis Pertamax. Kasus korupsi melibatkan dirut Pertamina itu dinilai sangat keterlaluan.
Menurutnya, negara tega menipu warga negara (WN) yang berniat baik membeli sesuai kemampuan dan tidak menggunakan BBM bersubsidi. ‘’Berarti sudah terlihat kondisi negara saat ini,’’ ujarnya.
Dia menyayangkan, sekelas dirut melakukan oplosan dan korupsi. Sehingga, Koordinator Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro itu menegaskan, harus ada revolusi di lembaga badan usaha milik negara (BUMN).
Menurutnya, kasus-kasus serupa jangan hanya ketahuan, dipenjara, dan selesai. Harus ada evaluasi skala besar. ‘’Pemerintah harus peka alarm ini. Banyak emak-emak yang peka juga sebenarnya. Ini kan secara tidak langsung beli Pertalite tanpa antre,’’ sindirnya.
Sementara itu, menanggapi isu berkembang perihal oplosan BBM Pertamax, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari membantah, tidak ada pengoplosan.
Pihaknya memastikan kualitas Pertamax sesuai spesifikasi ditetapkan yakni RON 92.
‘’Sesuai dengan RON masing-masing. Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92. Spesifikasi disalurkan ke masyarakat dari awal di terminal Pertamina telah sesuai ketentuan pemerintah,’’ klaimnya.
Dia melanjutkan, treatment dilakukan di terminal utama BBM merupakan proses injeksi warna sebagai pembeda produk. Tujuannya mudah dikenali masyarakat.
Menurutnya, juga ada injeksi aditif berfungsi meningkatkan performa Pertamax. ‘’Jadi, bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax,’’ imbau Heppy.
Dia mengklaim, Pertamina Patra Niaga melakukan prosedur dan pengawasan ketat dalam kegiatan quality control (QC). Distribusi BBM diawasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
‘’Kami berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) untuk penyediaan produk dibutuhkan konsumen,’’ bebernya.
Namun, pihak Pertamina belum merespon perihal evaluasi atau audit internal lembaganya menyikapi kasus korupsi terjadi saat ini. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana