JAKARTA - Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan dana bagi hasil (DBH) dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi, serta penggunaan minimal sebesar 8 persen dari dana alokasi umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).
“Pemerintah daerah (pemda) diharapkan mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD membantu masyarakat, usaha kecil menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing pemda,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Economic Talk diselenggarakan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan tajuk “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19” secara virtual, Selasa (31/8).
Alokasi TKDD TA 2021 yaitu sebesar Rp780,48 triliun, dan dari jumlah tersebut, earmarked DAU/DBH, dana insentif daerah (DID), dana desa, dan bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77 persen. Pada 24 Agustus 2021, earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp10,95 triliun (27,97 persen dari anggaran).
Dalam penanganan pandemi ini, lanjut Menko Airlangga, pemda diharapkan bergerak cepat dan berinovasi, baik bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun bentuk program-program kerja. Beberapa inovasi dari beberapa daerah dapat direplikasi seperti dari Kabupaten Kudus sudah berhasil menekan angka kasus Covid-19 dengan mewajibkan isolasi terpusat (Isoter) ketika kasus aktif pada puncaknya.
Inovasi lainnya yakni aksi tanggap Pemda Kalimantan Selatan membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat sedang isolasi mandiri (isoman). Kemudian, di Kota Palu terdapat Kampung Tangguh dengan Posko PPKM dan Posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat didukung Duta Covid-19 mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan. Juga menjelaskan perihal vaksinasi, dan mendukung percepatan pelak sanaan 3T.
Kampung Tangguh ini juga menyediakan fasi litas check point pemeriksaan keluar masuk warga, penyediaan ruang isolasi, serta menyediakan kebutuhan pangan untuk warga terpapar Covid-19. Kota Semarang ikut berinovasi dengan membebaskan PBB untuk membantu meringankan biaya pengusaha dan warga. Demikian juga Kota Makassar mencetuskan Program Makassar Recover untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi ini.
Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada pemda, target vaksinasi harus dicapai, supaya kita dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan Covid-19 dan mengubah pandemi menjadi endemi. Total vaksinasi telah diberikan hingga akhir Agustus ini menembus 100 juta dosis. Secara global menempatkan Indonesia urutan ke-7 jumlah suntikan telah diberikan.
“Strategi percepatan vaksinasi di daerah salah satunya dilakukan dengan menyediakan dashboard memonitor stok vaksin secara real time di daerah. Khusus daerah aglomerasi di mana terdapat aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi, pemerintah memberi alokasi tambahan dan peningkatan dukungan tenaga vaksinator dari TNI/Polri dan lembaga lainnya,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam webinar ini adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Makassar Moh. Ramdan Pomanto, Bupati Batang Hari M. Fadhil Arief, dan Staf Khusus Wapres RI Ahmad Erani Yustika.
Editor : Indra Gunawan