BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Sesuai target Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, keluarga penerima manfaat (KPM) dalam enam tahun harus ada perubahan. Koordinator kabupaten akan dikeluarkan sebagai konsekuensi jika tidak mencapai target 8 persen KPM digraduasi.
Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Wilayah Barat Bojonegoro Sulistyowati mengatakan, tahun depan target KPM graduasi akan ditambah sekitar 10 persen. Sementara, target tahun ini juga belum mencapai 8 persen.
Tahun ini sebanyak 1.098 KPM digraduasi. Dan kemungkinan akan bertambah di akhir tahun. ‘’Untuk itu sejumlah pendamping semangat untuk melakukan graduasi. Karena jika tidak tercapai pendamping akan dikeluarkan,’’ tegasnya.
Sementara, jumlah penerima PKH pada tahap keempat ada sebanyak 64.095 KPM. Jumlah pendamping tersebar di 28 kecamatan sebanyak 220 orang. Administrator sebanyak 11 orang dan tiga orang korkab.
Sementara, dari seluruh KPM yang telah digraduasi besar-besaran tahun ini diharapkan tidak akan jatuh miskin kembali. ’’Nantinya kita harapkan KPM yang telah digraduasi akan dipantau terus melalui program lainnya. Agar bisa lepas mandiri,’’ ungkap Sulis, sapaannya.
Agar tepat sasaran dan tidak ada lagi keluarga mampu yang menerima PKH, Sulis menjelaskan setiap desa harus terus memperbarui data warga melalui sistem informasi kesejahteraan sosial- next generation atau SIKS-NG.
’’Setelah digraduasi seharusnya KPM sudah keluar dari SIKS-NG,’’ ucapnya.
Namun, jika terdapat KPM belum keluar dari data, akan tetap mendapatkan tunjangan di luar PKH. Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Editor : M. Yusuf Purwanto