BOJONEGORO - Dua tahun lebih jembatan timbang di Kecamatan Baureno, tidak diaktifkan. Hingga kini belum ada kejelasan kapan jembatan itu akan dioperasionalkan lagi. Sehingga, kendaraan berat masih bebas melintas di jalur Bojonegoro. Ancamannya terjadi kerusakan jalan.
PPK Jalan Nasional Wilayah XI di Bojonegoro Kristanto Yuda menuturkan, tidak aktifnya jembatan itu membuat jalan di Bojonegoro cepat mengalami kerusakan. Sebab, kendaraan dengan muatan berlebih bebas melintas.
Padahal, jalan di Bojonegoro punya batasan tonase. Jika kendaraan yang melintas melebihi tonase, jalan akan semakin cepat rusak. ‘’Tidak beroperasinya jembatan itu membuat kendaraan bebas melintas,’’ jelasnya.
Yuda juga tidak mengetahui apa penyebab jembatan tidak kunjung dioperasionalkan. Sebab, ada banyak jembatan timbang yang hingga kini belum dioperasionalkan. ‘’Tidak hanya di Bojonegoro saja,’’ jelasnya.
Fungsi jembatan timbang untuk mengontrol kendaraan muat. Jika kendaraan melintas melebihi tonase, harus menurunkan muatannya. ‘’Kalau hanya didenda tidak akan menyelesaikan masalah,’’ tegas Yuda.
Jembatan timbang itu tutup sejak awal 2017 lalu. Persisnya sejak pengelolaan dialihkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sejak itu, hingga kini jembatan tidak lagi beroperasi.
Menurut Yuda, untuk mengaoprasionalkan jembatan itu memang tidak hanya dibutuhkan peralatan. Namun, juga personelnya. ‘’Kemungkinan personelnya belum siap,’’ jelasnya.
Yuda menjelaskan, kondisi sebagian jalan di Bojonegoro saat ini memang ada yang kurang bagus. Terutama di wilayah barat. Namun, bukan karena kerusakan. Namun, karena kondisi tanahnya tidak bagus.
‘’Namun, saya akui jalan di Bojonegoro cepat rusak. Salah satu penyebabnya banyaknya kendaraan kelebihan muat,’’ jelasnya.
Kondisi sebagian jalan di Bojonegoro saat ini juga sempit. Di antaranya jalan Bojonegoro-Babat. Jalan itu hanya memiliki lebar 7 meter. Menurut Yuda, jalan itu sebenarnya masih bisa dilebarkan lagi sekitar 3 meter. Sehingga, luasnya bisa maksimal 9 meter.
Namun, pelebaran jalan itu harus melalui persiapan yang matang. Selain itu, juga harus ada usulan dari Pemkab. ‘’Kalau tidak ada usulan tidak bisa,’’ jelasnya.
Editor : Bachtiar Febrianto