
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Malam kemarin (16/6/2026), di sebuah kedai kopi di Kawasan jalan Pattimura, tergeletak sebuah koran local “RADAR BOJONEGORO” tertanggal hari ini terserak di pojok meja paling depan yang terlihat jelas sudah lecek karena berulang kali dibaca pengunjung kedai.
SambIl menunggu kopi pahit dingin, ada artikel menarik yang membuat mata yang semula ngantuk menjadi melek Kembali. Judulnya DROPPING AIR DIANGGARKAN 529 JUTA oleh PEMKAB BOJONEGORO.
Saya baca sampe 2 X. mencoba untuk mengingat ngingat acara Dropping Air Tahun Lalu di beberapa kecamatan yang di inisiasi oleh Mas Rondi, Sekertaris MPKSDI Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro.
Apa Kabar Kondisi Alam Bojonegoro Selatan..? Apakah baik baik saja..? tentunya yang sering melakukan perjalanan ke arah madiun, nganjuk, Jombang, ngawi dan sekitarnya (via Kecamatan Temayang, Sekar, Sugihwaras, ngambon, ngasem, ngraho, hingga margomulyo) akan menjumpai daerah hutan sepanjang jalan telah berubah fungsi total.
Dari semula tanaman industry (jati, mahoni, akasia dll) sekarang berubah menjadi ladang jagung. Entah berapa ribu hektar pastinya, namun sejauh mata memandang hamparan tanaman jagung dari ujung timur (kedungadem) hingga barat (margomulyo) membentang luas sejauh mata memandang.
Topografi Hutan Bojonegoro bukan seperti hutan seperti daerah daerah lain di dataran rendah. Di beberapa daerah kecamatan, letak geografis hutan bagian selatan bojonegoro berada pada tingkat kemiringan tertentu, wilayah kec sekar misalnya, berada pada ketinggian 600 – 800 dpl dengan sebaran desa di sekitar Kawasan hutan.
Kecamatan Margomulyo dan Sebagian Kecamatan Ngasem dan Ngambon memiliki topografi yang sama, dimana sebaran desa di tiap kecamatan berada pada ketinggian tertentu.
Alih Fungsi hutan menjadi tanaman pangan (baca: tanaman Jagung) menjadi semakin tidak terkendali, Ketika Pemerintah mengenalkan Konsep Perhutanan Sosial.
Payung Hukum PP no 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PERMEN LHK No 09 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menjadi pemantik yang luar biasa terhadap alih fungsi lahan.
Inti dari kedua peraturan tersebut adalah memberikan akses, hak kelola, dan manfaat hutan kepada masyarakat, agar hutan terjaga kelestariannya sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga dengan menjaga keseimbangan lingkungan, berkeadilan, berkelanjutan dan partisipatif.
Sepemahaman penulis, masyarakat berhak mengelola hutan, dengan menanami lahan hutan tersebut dengan tanaman pangan dan tanaman berkayu untuk mempercepat kesejahteraan, karena hutan adalah milik rakyat, seyogyanya juga menjadi hajat hidup rakyat sebagai pemiliknya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




