Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APPA Minta Pemerintah Bojonegoro Perkuat Pencegahan Perzinaan Berujung Diska

D
Penulis: Dewi Safitri❯
Ilustrasi Diska Berujung Perceraian (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi Diska Berujung Perceraian (Ainur Ochiem/R.Bjn)

Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Tingginya perkara perzinaan yang berujung pada permohonan dispensasi kawin (diska) di Kabupaten Bojonegoro mendapat perhatian serius dari aktivis perlindungan perempuan dan anak. 

Fenomena tersebut dinilai tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang selesai hanya dengan menikahkan pasangan yang terlibat.

Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro, Nafidatul Hima mengatakan, terdapat perbedaan penanganan antara kasus perzinaan yang telah mengakibatkan kehamilan dan yang belum menimbulkan kehamilan.

Advertisement

Menurut dia, apabila terjadi kehamilan akibat hubungan suka sama suka, tidak apa-apa jika dinikahkan. Namun, lebih baik jika nikah dini tersebut tetap tidak dilakukan. 

Anak tetap utama. Kedua pihak tetap harus bertanggung jawab terhadap anak yang akan dilahirkan. Namun, pernikahan tidak selalu menjadi satu-satunya solusi, terlebih jika pasangan masih berusia anak.

Advertisement

“Yang terpenting adalah tanggung jawab terhadap anak. Karena kalau dipaksakan menikah, apalagi masih anak-anak, risiko perceraian di kemudian hari cukup besar,” ujarnya.

Hima menilai, dalam kondisi tertentu legalitas anak tetap dapat diurus melalui mekanisme hukum yang tersedia. Karena itu, keputusan menikahkan pasangan anak tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa hanya untuk menyelesaikan persoalan sesaat.

Sementara itu, terhadap kasus perzinaan yang belum mengakibatkan kehamilan, APPA secara tegas tidak sepakat jika langsung dijadikan alasan untuk memperoleh dispensasi kawin. Sebab, pernikahan dini berpotensi memunculkan berbagai persoalan baru. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikologis. Penelantaran anak, hingga persoalan ekonomi juga bisa terjadi.

“Sering kali kondisi ekonomi mereka belum mandiri dan masih bergantung pada orang tua. Kalau dipaksakan menikah, dampaknya bisa panjang,” terangnya.

Hima mengingatkan, jika praktik tersebut terus dibiarkan, masyarakat dapat menganggap dispensasi kawin sebagai jalan keluar dari kasus perzinaan. Kondisi itu dikhawatirkan memicu peningkatan permohonan diska di masa mendatang.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

500 Perempuan Divaksin HPV, Blora Gencarkan Pencegahan Kanker Serviks

500 Perempuan Divaksin HPV, Blora Gencarkan Pencegahan Kanker Serviks

Upaya mencegah kanker serviks terus digencarkan di Kabupaten Blora. Sebanyak 500 peserta mengikuti vaksinasi Human Papillomavirus (HPV).

 62 Perempuan Hamil Sebelum Nikah, Januari hingga September Tercatat 229 Pemohon Diska

62 Perempuan Hamil Sebelum Nikah, Januari hingga September Tercatat 229 Pemohon Diska

Pencegahan pernikahan anak di bawah umur masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Ledre ini. Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat, sebanyak 229 perkara dispensasi kawin (diska) diterima sepanjang Januari–September 2026. Sebagian besar per

Dander dan Kedungadem Dominasi Pengajuan Diska

Dander dan Kedungadem Dominasi Pengajuan Diska

Jumlah perkara dispensasi kawin (diska) di Bojonegoro menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat, hingga Agustus 2026 terdapat 192 perkara diska.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer