RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Partisipasi masyarakat dalam program cek kesehatan gratis (CKG) di Kabupaten Blora masih perlu didorong. Pada pelaksanaan tahun lalu, capaian program tersebut baru mencapai 68,8 persen.
Tahun ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora menaikkan target partisipasi menjadi 80 persen. Sejumlah langkah disiapkan agar lebih banyak warga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan tersebut.
Kepala Dinkes Blora Edi Widayat mengatakan, pelaksanaan CKG tahun ini tidak hanya mengandalkan puskesmas. Pemkab juga melibatkan 16 klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar jangkauan layanan semakin luas.
‘’Pelaksana bukan hanya puskesmas, tapi juga klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Artinya juga melibatkan pihak swasta,” ujarnya. Menurutnya, klinik yang terlibat memiliki kewajiban melayani peserta yang terdaftar sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di tempat tersebut.
Dengan begitu, peserta BPJS bisa memanfaatkan layanan CKG di fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan mereka.”Klinik kan wajib ada dokternya, dan dokter itu yang menjadi pelaksana pemeriksaan,” katanya.
Selain memperluas lokasi pelayanan, Dinkes Blora juga menggencarkan sosialisasi ke masyarakat melalui puskesmas dan tenaga kesehatan di lapangan. Edukasi dilakukan agar masyarakat lebih sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Baca Juga: Dinkes Blora Catat 14 Kasus DBD Hingga Maret 2026, Telan Satu Korban Jiwa
‘’Walaupun ini sudah masuk tahun kedua, sosialisasi tetap kita lakukan supaya masyarakat tahu dan mau memanfaatkan layanan CKG,” jelasnya. Ia menambahkan, peningkatan target partisipasi juga menjadi bagian dari upaya mendorong deteksi dini penyakit di masyarakat.
Dengan pemeriksaan kesehatan rutin, potensi penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga penanganannya lebih cepat. ‘’Target tahun ini kita naikkan menjadi 80 persen,” ucapnya.
Selain CKG, program layanan kesehatan lain juga direncanakan tetap berjalan. Salah satunya Spesialis Keliling (Speling) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tetap dilanjutkan meski ada efisiensi anggaran daerah.
‘’Program dari provinsi itu tetap ada, tapi pelaksanaannya masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” tandas Edi. (hul/ind)
Editor : Yuan Edo Ramadhana