Oleh:
Bachtiar Febrianto
Direktur Jawa Pos Radar Bojonegoro
TAHUN 2025 menandai babak penting bagi daerah, bukan hanya karena dinamika pembangunan, tetapi juga karena perubahan cara publik memahami realitas. Di Bojonegoro, Lamongan, dan Blora (wilayah edar Radar Bojonegoro), pembangunan hari ini tidak lagi semata diuji oleh capaian fisik dan angka statistik, melainkan oleh bagaimana informasi tentang pembangunan itu diproduksi, disebarkan, dan dipersepsikan.
Secara objektif, ketiga daerah ini menunjukkan progres yang relatif positif selama tahun 2025.
Bojonegoro mencatat peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) naik dan penurunan kemiskinan, meski pemerataan manfaat pembangunan masih menjadi pekerjaan besar.
Lamongan relatif stabil dengan kekuatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, tetapi ditantang untuk keluar dari pola rutin agar tidak tertinggal.
Blora menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup agresif, namun tetap memerlukan penguatan tata kelola agar akselerasi tidak berujung rapuh. Masalahnya, capaian dan tantangan tersebut sering kali tidak hadir secara utuh di ruang publik. Digitalisasi informasi memang mempercepat arus kabar, tetapi juga sering melahirkan distorsi khususnya di media sosial.
Data dipotong, konteks dihilangkan, narasi dibangun untuk kepentingan sesaat dan tanpa konfirmasi. Hoaks dan disinformasi kerap tampil lebih meyakinkan dibanding fakta yang disajikan dengan obyektif. Dalam situasi ini, pembangunan bukan hanya berhadapan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga krisis kepercayaan.
Di sinilah pentingnya melihat pembangunan daerah melalui kerangka pentahelix: pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Kelima unsur ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah merancang kebijakan, dunia usaha menggerakkan ekonomi, akademisi menyediakan analisis, komunitas menjadi penggerak sosial.
Namun, tanpa media yang kredibel, seluruh kerja itu mudah tereduksi oleh narasi menyesatkan.
Media mainstream memiliki peran strategis yang tidak tergantikan. Bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjaga akurasi, memberi konteks, dan menghubungkan data dengan realitas lapangan.
Ketika media abai atau melemah, ruang publik akan diisi oleh informasi liar yang sulit diverifikasi. Dalam kondisi tersebut, hoaks bukan hanya menyesatkan, tetapi bisa memicu ketidakpercayaan terhadap kebijakan publik dan menghambat pembangunan.
Memasuki 2026, tantangan daerah semakin kompleks. Kebijakan efisiensi dari pusat menuntut program yang tepat sasaran dan berdampak nyata. Di saat yang sama, publik semakin kritis, tetapi juga semakin rentan terpapar informasi keliru.
Karena itu, komunikasi publik tidak lagi bisa bersifat reaktif. Ia harus dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan. Data perlu disampaikan secara terbuka, sederhana, dan konsisten, agar tidak memberi ruang bagi manipulasi.
Bagi media mainstream lokal seperti Radar Bojonegoro, peran ini menjadi semakin relevan. Media bukan bagian dari kekuasaan, tetapi juga bukan penonton. Media adalah simpul kepercayaan dalam pentahelix pembangunan. Mengkritik ketika perlu, mengingatkan saat arah menyimpang, dan mengapresiasi praktik baik yang layak diperluas.
Optimisme menatap 2026 tidak lahir dari menutup mata terhadap masalah, tetapi dari keberanian mengelolanya bersama. Ketika pemerintah terbuka, masyarakat terlibat, dan media menjaga nalar publik tetap sehat, maka pembangunan daerah memiliki peluang lebih besar untuk berjalan di jalur yang benar.
Di tengah bising digital, menjaga akal sehat publik adalah kerja sunyi, namun justru itulah fondasi masa depan daerah. (feb)
Editor : Yuan Edo Ramadhana