RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Ternyata kesepakatan penurunan tarif impor yang dicapai oleh Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak hanya berimbas pada ekonomi Indonesia, namun juga keamanan data digital. Hal tersebut dinyatakan dalam catatan resmi pihak Gedung Putih yang dirilis Rabu (23/7).
Sebelumnya Rabu minggu lalu (16/7) Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden AS, Donald Trump sepakat untuk menurunkan tarif impor yang ditetapkan oleh Trump, dari 32 persen menjadi 19 persen. Kesepakatan tersebut tercapai setelah Prabowo dan Trump mencapai beberapa kesepakatan ekonomi dan sumber daya alam.
Sebagai alat tawar, Prabowo sepakat untuk melakukan ivestasi energi, pembelian produk pertanian AS, dan belanja pesawat. Sebaliknya Trump meminta akses bebas untuk produk AS di Indonesia, terutama di bidang pertanian dan peternakan.
"Untuk pertama kalinya, peternak, petani dan nelayan kita memiliki akses bebas dan penuh terhadap pasar Indonesia dengan potensi 280 juta jiwa penduduk," klaim Trump kala itu di media sosial miliknya.
Dalm catatan peresmian pada Rabu minggu ini, pihak humas Gedung Putih menjelaskan kesepakatan lebih detail mengenai kesepakatan tersebut. Pertama, kebebasan pasar yang diterima Asberlaku untuk sektor pertanian, agrikultur dan alat industri, dengan pengurangan tarif bea masuk hingga 99 persen.
“Kebijakan ini meliputi seluruh produk pertanian, kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif dan bahan kimia untuk mendukung ekspor dan pembukaan lapangan kerja di Amerika,” bunyi pernyataan pemerintah AS.
Sebaliknya, tarif impor yang ditetapkan kepada Indonesia dapat dikurangi lebih banyak apabila barang yang ingin dikirim ke AS merupakan barang yang tidak dapat ditemukan atau diproduksi di Negeri Paman Sam. Namun jika barang tersebut dikirim melalui negara lain terlebih dulu, tarif impor bakal dinaikkan hingga 40 persen.
Nah, kebijakan tersebut ternyata turut berimbas pada e-commerce alias belanja online dan layanan serupa. Selain menerapkan kebijakan tarif impor untuk barang tak benda atau tak berwujud, Indonesia diperintahkan untuk menyerahkan data pribadi dari pengguna jasa kepada AS.
“Indonesia akan menjamin kemampuan untuk memindahkan data pribadi masyarakat kepada AS melalui pengakuan bahwa AS dapat menjamin keamanan yang memadai data sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,” bunyi pernyataan Gedung Putih.
Pihak pemerintahan AS mengklaim kebijakan tersebut merupakan salah satu permintaan yang telah lama diajukan oleh perusahaan-perusahaan Negeri Paman Sam. Meskipun demikian, sesuai pernyataan tersebut Gedung Putih bakal memperlakukan data sesuai dengan peraturan informasi digital Indonesia.
Menurut pihak Gedung Putih sendiri, pengenaan tarif impor tersebut diterapkan karena AS cukup sering mengalami defisit perdagangan dengan Indonesia. Dengan kata lain, AS cukup sering mengimpor bahan baku dari Indonesia.
“Total defisit perdagangan barang AS kepada Indonesia mencapai USD 17,9 miliar pada tahun 2024,” sebut rilis Gedung Putih.
Sementara itu, Badan Sensus Pemerintahan AS menyebutkan hingga bulan Mei 2025, AS telah mengalami defisit perdagangan sebesar USD 9,7 miliar untuk tahun ini. Rinciannya, Indonesia mengimpor barang dari AS sebesar USD 4,2 miliar, namun berhasil mengekspor barang ke AS dengan total nilai hampir USD 14 miliar. (edo)
Editor : Yuan Edo Ramadhana