Anggota DPRD Jatim dari DP IX (Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro) mengindikasikan ada ratusan dari sedikitnya 4 ribu proyek fisik yang tersebar di wilayah itu bermasalah pada 2005 silam.
Berdasarkan arsip Jawa Pos Radar Bojonegoro pada edisi 3 Mei 2005 lalu, dalam proyek-proyek fisik itu banyak ditemukan, indikasi duplikasi anggaran dalam penganggarannya. Di antaranya, ada ketidaksesuaian pengalokasian anggaran antara dana proyek dari APBD provinsi dan APBD kabupaten.
"Selama masa reses sekitar empat hari ini, kami menemukan adanya indikasi bahwa ratusan proyek di DP IX ini patut diduga ada duplikasi anggaran," tegas Suyoto, juru bicara rombongan anggota DPRD Jatim dari DP IX ketika jumpa pers di Ruang Batik Madrim Pemkab Bojonegoro ketika jaring aspirasi dengan Muspida Bojonegoro pada 2 Mei 2005.
Menurut anggota dewan dari PAN itu, indikasi adanya duplikasi anggaran proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu terjadi di hampir semua daerah di DP IX. Hanya, Suyoto belum dapat untuk memastikan apakah ratusan proyek tersebut benar-benar bisa dikategorikan sebagai proyek amburadul. Sebab, data yang diperolehnya masih sebatas indikasi awal.
"Karena itu, selama reses hasil penelusuran itu akan kami cek dengan pihak eksekutif," katanya.
Edi Wahyudi, anggota DPRD Jatim dari Partai Golkar (PG) mencontohkan beberapa proyek fisik yang ada indikasi duplikasi anggaran. Di Kabupaten Bojonegoro, proyek yang patut diduga terdapat duplikasi anggaran di antaranya adalah proyek gerdu taskin (gerakan terpadu pengentasan dampak kemiskinan) yang total dananya mencapai Rp 9 miliar dan program PSBMP (penerimaan subsidi biaya minimal pendidikan) dengan total biaya Rp 13 miliar.
Temuan sama terjadi di Kabupaten Gresik. Menurut Edi, dalam proyek Waduk Banjar Anyar, Gresik, juga terjadi ketidaksesuaian data antara pemprov dengan pemkab setempat.
Menurut dia, terkait dengan proyek itu pemkab setempat menganggarkan dana Rp 150 juta untuk pendataan. Namun, pemprov juga menganggarkan dana Rp 200 juta.
"Nah, begitu juga dengan luas lahannya. Data pemprov luas lahan yang akan dijadikan waduk 767 hektare, tapi data pemkab setempat hanya 93 hektare. Itu baru data awal. Kami harus terlebih dulu crosscheck dengan instansi terkait," katanya seraya menambahkan proyek fisik di Tuban dan Lamongan juga mempunyai potensi indikasi yang sama.
Selain menyinggung proyek bermasalah, rombongan anggota dewan dari DP IX itu menyinggung soal kebutuhan air di musim penghujan dan kemarau. M. Rofiq, dari PKB, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa secara menyeluruh menuntaskan problem air dari Bojo-negoro. "Keresahan soal air itu bukan hanya problem Bojonegoro, tapi juga Jatim," katanya
Dia menambahkan, yang bisa dilakukan pihaknya adalah melakukan penyediaan stok air sekaligus mengantisipasi dari banjir dengan cara membuat embung-embung di daerah tamping (pinggiran hu tan). Namun, dia menargetkan pada 2006 mendatang, akan diperbanyak pemeliharaan dan pembuatan embung-embung untuk membantu kelancaran kebutuhan air, khususnya bila musim kemarau. (irv/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana