RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2025 menyebutkan, Kabupaten Bojonegoro masih menjadi salah satu dari sepuluh kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.
Kondisi memprihatinkan ini harus menjadi atensi bersama khususnya pemerintah kabupaten (pemkab).
Berdasar data BPS, Kabupaten Malang menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni 235,63 ribu jiwa. Selanjutnya Jember sebanyak 216,76 ribu jiwa; Sampang 213,98 ribu jiwa; Probolinggo 196,26 ribu jiwa; Sumenep 188,48 ribu jiwa; Bangkalan 187,90 ribu jiwa; Tuban 168,86 ribu jiwa; Kediri 157,47 ribu jiwa; Lamongan 145,45 ribu jiwa; dan Bojonegoro 144,90 ribu jiwa.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) III Bojonegoro Mitroatin mengatakan, data kemiskinan dari BPS ini harus menjadi bahan evaluasi seluruh pihak, agar upaya pengentasan kemiskinan di Kota Ledre ini semakin efektif dan tepat sasaran.
"Data BPS Jawa Timur tahun 2025 yang masih menempatkan Bojonegoro dalam sepuluh besar kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak menjadi perhatian kita bersama. Namun, kita juga patut mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Bojonegoro dalam mengentaskan kemiskinan," ujarnya, Sabtu (25/7).
Politikus Golongan Karya (Golkar) itu menambahkan, sejumlah program seperti gerakan beternak ayam Petelur mandiri (gayatri), bantuan ternak domba atau domba kesejahteraan, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan.
Meski demikian, ia menilai capaian tersebut belum cukup. Data BPS harus dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar setiap program benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Data ini sekaligus menjadi bahan evaluasi agar program-program tersebut semakin tepat sasaran, terintegrasi, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tidak cukup hanya diberikan, tetapi juga harus disertai pendampingan, pelatihan, akses permodalan, hingga akses pasar sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan," tegasnya.
Mitroatin juga menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya menurunkan angka pengangguran. Menurutnya, pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja melalui investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Selain itu, pelatihan vokasi harus diperkuat agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), wirausaha baru, sektor pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif juga dinilai menjadi strategi penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ia mendorong adanya kerja sama yang lebih kuat dengan dunia usaha serta lembaga penempatan kerja, termasuk membuka peluang kerja di dalam maupun luar negeri secara legal dan memiliki kompetensi.
"Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, kolaborasi yang kuat, serta kebijakan yang tepat sasaran, saya optimistis Bojonegoro mampu menurunkan angka kemiskinan sekaligus mengurangi pengangguran, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara nyata dan berkelanjutan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto belum bisa dikonfirmasi terkait data kemiskinan tersebut. Termasuk jumlah penduduk miskin dalam pendataan dilakukan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) ataupun pendataan serupa lainnya. (yna/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah