RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Penurunan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai menjadi perhatian serius.
Pemkab Blora bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah pun merapatkan barisan, guna mengejar tunggakan sekaligus mengerek penerimaan pajak yang menjadi salah satu penopang pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, optimalisasi PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) menjadi penting, karena berkaitan langsung dengan penerimaan daerah melalui skema opsen pajak.
‘’Masih ada tunggakan tahun lalu dan potensi penerimaan tahun ini yang harus kita optimalkan. Kami berkomitmen menjalankan arahan Pak Gubernur, agar bisa bersama-sama meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.
Menurut Arief, tambahan penerimaan dari sektor tersebut nantinya akan kembali ke masyarakat melalui pembangunan daerah, terutama perbaikan jalan dan infrastruktur.
Baca Juga: Pemdes Kesulitan Deteksi Wajib Pajak Jadi Penyebab Tunggakan PBB-P2 Beberapa Desa Bojonegoro
‘’Semoga dengan sinergi ini tunggakan bisa ditagih sehingga menjadi tambahan PAD. Muaranya untuk pembangunan di Kabupaten Blora,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Blora akan memanfaatkan basis data untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya dengan mendata kendaraan milik ASN, agar menjadi contoh dalam membayar pajak tepat waktu. Upaya serupa juga akan diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Arief berharap capaian kepatuhan pembayaran PKB dapat mendekati keberhasilan realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) Blora yang telah mencapai 104 persen dari target.
‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah membayar pajak kendaraan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengungkapkan, tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Jawa Tengah justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sebelumnya sekitar 68 persen, kini turun menjadi kisaran 63–64 persen.
‘’Ini yang menjadi perhatian bersama. Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor semakin merosot sehingga perlu sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten,” jelasnya. (hul/ind)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah