RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pengamat kebijakan publik Danang Wahyuhono menyebut, bahwa penurunan TPT di Kabupaten Bojonegoro pada 2025 dinilai sebagai capaian penting. Namun, pemerintah daerah sebaiknya tidak terlalu nyaman dan perlu kesiapsiagaan dengan kebijakan yang lebih kuat.
Sebab, masih ada risiko adanya tren pemutusan hubungan kerja (PHK). “Pemerintah daerah tetap tidak terlena dengan angka tersebut. Karena masih ada tantangan seperti PHK,” ujar peneliti di Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Berkurangnya jumlah pengangguran, imbuh dia, bukan berarti kondisi pasar kerja benar-benar stabil. Ancaman PHK masih mungkin terjadi, terutama pada sektor yang bergantung pada kondisi ekonomi nasional perlu diantisipasi. “Perlu peningkatan investasi, khususnya di perusahaan atau industri padat karya,” jelasnya.
Selain menarik investasi, ia menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama penerima program pemerintah daerah. Upaya ini, menurutnya, tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga mampu mengurangi angka pengangguran secara berkelanjutan. (dan/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana