RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM — Bayangkan sebuah kota kecamatan di ujung barat Jawa Timur yang punya segalanya: jalur penghubung ke empat kabupaten/kota, warisan sejarah kolonial yang masih berdiri, dan potensi ekonomi lintas provinsi. Itulah Padangan. Namun, ironisnya, kota strategis ini seperti terlelap panjang—perkembangannya nyaris jalan di tempat, sementara daerah tetangga melesat maju.
Dari peta, Padangan bagaikan simpul emas: di barat bersinggungan langsung dengan Cepu (Jawa Tengah) yang sejak dulu hidup dari perdagangan dan industri minyak; di selatan hanya sepelemparan batu menuju Ngawi, gerbang tol Trans Jawa; di utara terkoneksi ke Tuban yang punya pelabuhan laut; dan di timur mengarah ke jantung Bojonegoro hingga Surabaya. Posisi ini ibarat kunci rumah yang belum dipakai membuka pintu masa depan.
Fakta lapangan menunjukkan, bangunan-bangunan peninggalan Belanda masih kokoh berdiri—sebagian terbengkalai, sebagian difungsikan seadanya. Potensi wisata sejarah? Cukup besar. Potensi ekonomi? Tidak terbantahkan. Tapi tanpa langkah berani, semua itu akan tetap menjadi “harta karun yang terkubur.”
Pemkab Bojonegoro—didukung Kementerian Koordinator PMK—menyatakan tekad membangkitkan Padangan. Rencananya, kawasan ini akan disulap menjadi “kota baru” sebagai pusat niaga, pendidikan, kesehatan, serta ruang terbuka hijau. Konsepnya ambisius: menggabungkan modernisasi dengan pelestarian heritage.
Terkait wacana tersebut, secara khusus Senin (4/8) digelar diskusi strategi pengembangan kawasan Padangan. Hadir dalam forum tersebut Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, jajaran kepala OPD, perwakilan DPRD, akademisi, hingga tokoh masyarakat dan kepala desa se-Kecamatan Padangan.
“Padangan punya posisi emas. Tapi tanpa semangat kolektif, kita tidak akan bisa memaksimalkannya. Kita butuh kebangkitan bersama untuk menciptakan wilayah yang maju dan mensejahterakan,” terang Mas Bupati, panggilan akrab Bupati Wahono.
Sedangkan Menko PMK Pratikno membeberkan pandangan jangka panjangnya. Ia menyebut Padangan sebagai kawasan strategis yang bisa menghubungkan poros Semarang, Solo, hingga Malang. “Jika dikelola dengan visi besar, Padangan bisa menjadi The Healing Capital of East Java, bahkan The Capital City of the Region,” tegasnya.
Diskusi ini menjadi ajang penguatan sinergi antar pihak pemerintah pusat, daerah, akademisi, masyarakat, hingga pelaku usaha. Semua sepakat Bojonegoro tak bisa hanya mengandalkan dana migas. “Kita harus mulai membangun fondasi ekonomi baru. Kita harus wariskan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang,” tegas Mantan Mensesneg era Presiden Jokowi tersebut.
Data BPS mencatat, Kecamatan Padangan memiliki luas 118,36 km² dengan 16 desa dan populasi yang cukup padat untuk menopang pertumbuhan ekonomi regional. Tetapi tanpa percepatan pembangunan infrastruktur, peluang ini bisa direbut kota lain di sekitarnya.
Pertanyaannya: apakah Padangan siap menjadi pusat baru ekonomi barat Bojonegoro, atau akan terus menjadi “kota perlintasan” yang hanya dilewati kendaraan menuju Cepu, Ngawi, atau Tuban?
Warga, pelaku usaha, dan pemerintah kini berada di persimpangan sejarah. Pilihannya jelas—berdiam dalam stagnasi, atau menjemput masa depan dengan langkah besar. Sejarah pembangunan di Indonesia menunjukkan, rencana bagus di atas kertas sering kali kandas di tengah jalan jika tidak dibarengi keberanian eksekusi. (feb)
Editor : Hakam Alghivari