ILUSTRASI
RADAR BOJONEGORO.JAWAPOS.COM- Bojonegoro adalah kabupaten dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD terbesar kedua di Jawa Timur. Tahun 2025 ini APBD Bojonegoro mencapai Rp 7,9 triliun.
Jauh melampaui kabupaten-kabupaten di sekitarnya. MisalnyaTuban, tahun ini tetangga di utara Bojonegoro itu memiliki APBD sebesar Rp 3,4 triliun, Lamongan Rp 3,2 trilun, dan Blora Rp 2,8 triliun.
APBD Bojonegoro hanya berada di bawah Surabaya. Tahun 2025 ini kekuatan APBD Kota Surabaya sebesar Rp 12 triliun. Namun, tidak menutup kemungkinan APBD Bojonegoro bisa menyamai Surabaya dalam beberapa tahun ke depan.
Kenapa APBD Bojonegoro bisa jauh melampuai daerah-daerah lain di Jawa Timur?
Jawabannya adalah sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Bojonegoro. Yakni, minyak dan gas bumi (migas).
Bojonegoro adalah kota di Pulau Jawa yang kaya minyak. Bahkan, sumber minyak bumi di Bojonegoro menyuplai seperempat kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Bisa dibayangkan betapa besar cadangan minyak bumi di perut bumi Bojonegoro. Tidak heran pendapatan daerah kabupaten ini jauh melampaui kabupaten lain di sekitarnya.
Sumber minyak bumi paling besar di Bojonegoro ada di Kecamatan Gayam. Sumber minyak bumi ini dinamai Lapangan Banyuurip. Pengelolanya adalah perusahaan asal Amerika Serikat ExxonMobil.
Sumber minyak di kawasan Bojonegoro ini disebut Blok Cepu. Hanya namanya saya yang Blok Cepu. Sumur minyak buminya ada di wilayah Bojonegoro. Hal itu kadang membuat banyak orang mengira bahwa ExxonMobil beroperasi di wilayah Cepu, Blora, Jawa Tengah.
ExxonMobil dalam melakukan eksplorasi migas di Bojonegoro tidak secara langsung berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Namun, langsung berurusan dengan pemerintah pusat. Termasuk laporan hasil ekplorasi migas itu.
Pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam hal ini hanya menerima bagian bersih. Dana bagian itu disebut dana bagi hasil (DBH) migas.
Sejak 2018 Bojonegoro menerima aliran DBH dari pemerintah pusat itu cukup besar. Yakni, antara Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun. Jumlah itu cukup besar jika digabung dengan APBD asli Bojogoro yang hanya kisaran Rp 3 triliun. Sehingga, secara tiba-tiba APBD Bojonegoro menjadi Rp 5 triliun kala itu.
APBD Bojonegoro kian tahun kian besar. Sebab, jumlah itu tidak bisa dihabiskan. Sehingga, menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Hingga 2025 ini APBD Bojonegoro mencapai 7,9 triliun. Pada 2024 pernah mencapai Rp 8,2 triliun.
Dengan dana yang besar itu pemerintah melakukan pembangunan secara besar-besara. Jalan, jembatan, gedung, gapura, sekolah, rumah sakit, dan semua fasilitas dibangun besar-besaran. Hal itu kadang membuat banyak masyarakat di kabupaten tetangga terheran-heran dengan Bojonegoro.
DBH yang diterima itu hanya dari hasil eksplorasi minyak bumi. Belum bagi hasil gas yang saat ini baru tahap awal eksplorasi. Sumber gas itu ada di wilayah Kecamatan Ngasem dengan nama Jambaran Tiung Biru. Jika Lapangan Banyuurip dikelola ExxonMobil, maka Jambatan Tiung Biru dikelola oleh Pertamina EP Cepu.
Bisa dibayangkan betapa akan besarnya penerimaan daerah jika semua itu terjadi.
Sebanarnya masih ada sumber minyak lain di Bojonegoro yang dikelola oleh Pertamina. Yakni, di Lapanga Sukowati yang berlokasi di Kecamatan Kapas. Juga ada sumur minyak tua peninggalan Belanda yang dikelola masyarakat setempat.
Dengan berbagai sumber daya alam migas itu, sulit kiranya bagi daerah lain bisa menyamai Bojonegoro.
Namun, sudahkah semua itu mampu menyejahterakan rakyat? (zim)
Editor : M. Nurkhozim