BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Ngambon-Pasar Dawe berlanjut tahun ini. Mencakup empat desa di dua kecamatan membutuhkan lahan seluas 291.604,87 atau 291,6 ribu meter persegi.
Anggaran awal perencanaan disebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten. Sedangkan, pembangunannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).
‘’Proyek besar saat ini di pembangunan jalan Ngambon-Pasar Dawe yang merupakan PSN,” kata Camat Ngambon, M. Ridwan Sayyadi.
Berdasar pengumuman penetapan lokasi (penlok) pengadaan tanah pembangunan jalan dan jembatan ruas Ngambon-Pasar Dawe Nomor: 590/27274/011.1/2023, empat desa di dua kecamatan terdampak pembangunan PSN. Membutuhkan lahan seluas 291,6 meter persegi. Kecamatan Ngambon meliputi Desa Ngambon seluas 6.270 meter persegi, Bondol seluas 439 meter persegi, dan Nglampin seluas 167,3 meter persegi. Selanjutnya, Kecamatan Sekar yakni Desa Bobol seluas 117,5 hektare.
Ridwan melanjutkan, meski PSN anggaran pembangunan menggunakan sistem sharing atau berbagi dengan pemerintah daerah. Di perencanaan awal seperti pengumuman dan pengukuran dilakukan menggunakan APBD kabupaten. Kemudian pelaksanaan teknis bersumber dari APBN.
‘’Ke depan menggunakan APBN karena PSN. Jadi, ada yang bersumber APBD dan APBN. Seperti pengukuran lahan dan ganti untung,” jelasnya.
Dia menyampaikan, telah dilakukan penyerahan hasil perbaikan pendataan bidang kepala dinas pekerjaan umum, bina marga, dan penataan ruang (PUBMPR). Tujuannya agar dapat ditindaklanjuti proses pengadaan appraisal.
‘’Alhamdulillah sudah penyerahan hasil perbaikan data bidang terdampak,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (Bojonegoro) Andreas Rochyadi mengatakan, sekitar pertengahan Januari telah dilakukan pengumuman pembangunan jalan dan jembatan ruas Ngambon-Pasar Dawe.
Meliputi subjek dan objek, luas tanah, tanaman tumbuh, hingga harga tanah per meter. Kemudian, dilanjutkan penghitungan oleh kantor jasa penilai publik (KJPP).
‘’Setelah pengumuman dilanjutkan masa sanggah dari masyarakat terdampak jika tidak sesuai inventarisasi. Per 16 Februari tahapannya memasuki penunjukkan appraisal atau penilaian oleh instansi yang memerlukan tanah.” jelasnya. Dia melanjutkan, anggaran saat ini bersumber APBD. (yna/msu)
Editor : Hakam Alghivari