RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Belanja subsidi menjadi pos dengan realisasi terendah dalam kelompok belanja operasi APBD Bojonegoro Tahun Anggaran 2025. Sebaliknya, belanja pegawai masih mendominasi, baik dari sisi pagu anggaran maupun realisasi.
Berdasarkan Laporan Realisasi APBD 2025, total belanja daerah terealisasi sebesar Rp 6,4 triliun atau 81,5 persen dari pagu anggaran Rp 7,8 triliun.
Dengan capaian tersebut, Pemkab Bojonegoro mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 2,07 triliun.
Pada kelompok belanja operasi, realisasi mencapai Rp 3,5 triliun atau 80,9 persen dari anggaran Rp 4,4 triliun. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp 1,8 triliun atau 80,9 persen dari pagu Rp 2,2 triliun.
Sementara itu, belanja barang dan jasa terealisasi Rp 1,3 triliun atau 81,5 persen dari anggaran Rp 1,6 triliun.
Belanja hibah mencapai Rp 277,5 miliar atau 85 persen dari pagu Rp 326,5 miliar. Adapun belanja bantuan sosial (bansos) terealisasi Rp 114,4 miliar atau 66,9 persen dari anggaran Rp 170,8 miliar.
Baca Juga: DPRD Bojonegoro Sorot Langganan Silpa APBD, Pemkab Beralasan Kenaikan Pendapatan dan Efisiensi
Di sisi lain, realisasi belanja subsidi menjadi yang terendah. Dari pagu Rp 200 juta, anggaran yang terserap hanya Rp 34,8 juta atau 17,4 persen.
Untuk belanja modal, realisasi tercatat sebesar Rp 1,1 triliun atau 70,9 persen dari pagu Rp 1,6 triliun. Sedangkan belanja tidak terduga hanya terealisasi Rp 377,9 juta atau 0,35 persen dari anggaran Rp 107,4 miliar.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, membenarkan bahwa Silpa APBD 2025 mencapai Rp 2,07 triliun.
Menurut dia, tingginya Silpa dipengaruhi oleh efisiensi pelaksanaan program serta adanya pelampauan pendapatan daerah. Selain itu, terdapat sejumlah dana yang bersifat terikat sehingga hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu.
“Adanya dana-dana yang bersifat terikat dan hanya dapat digunakan untuk kegiatan tertentu. Selain itu, Silpa BLUD juga bersifat in-out,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025
Terkait rendahnya realisasi belanja subsidi, Anie menyarankan agar penjelasan lebih rinci dikonfirmasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
“Kalau terkait belanja subsidi, bisa ditanyakan ke Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro. Bentuknya subsidi bunga pinjaman,” pungkasnya. (yna/zim)
Editor : Bhagas Dani Purwoko