RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pelaksanaan sejumlah proyek konstruksi di Kabupaten Bojonegoro hingga awal Juni 2026 masih belum banyak dimulai. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran proyek-proyek pembangunan akan mengalami keterlambatan hingga melewati target penyelesaian tahun ini.
Salah satu penyebabnya adalah penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) akibat kenaikan harga sejumlah material konstruksi. Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak bumi disebut turut memengaruhi harga bahan baku proyek.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, mengatakan penyesuaian RAB perlu dilakukan agar pelaksanaan proyek tidak bermasalah di kemudian hari. “Naiknya dolar dan harga minyak bumi membuat RAB harus disesuaikan. Jika tidak, kualitas proyek bisa menurun,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro itu.
Menurut Sukur, penyesuaian harga harus mengikuti kondisi pasar terkini. Sebab, kontraktor tentu telah memperhitungkan potensi keuntungan maupun kerugian dalam setiap pekerjaan yang mereka jalankan.
Baca Juga: 12 SPPG Dihentikan Sementara oleh BGN, DPRD Bojonegoro Dorong Pengelola SPPG Berbenah
“Kalau RAB-nya terlalu mepet, kontraktor bisa saja mengurangi kualitas pekerjaan agar tidak merugi. Tentu kami tidak menginginkan hal itu terjadi,” tegasnya.
Ia mengakui proses penyesuaian anggaran membuat pelaksanaan proyek menjadi lebih lambat. Namun, pihaknya optimistis sebagian besar pekerjaan konstruksi mulai berjalan pada Juni ini sehingga masih memungkinkan selesai sesuai target sebelum akhir tahun.
Di tengah belum bergulirnya sejumlah proyek pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) pada akhir Mei 2026.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, menyampaikan bahwa hingga 31 Mei 2026 total DBH SDA yang telah disalurkan untuk Bojonegoro mencapai Rp377,1 miliar.
Jumlah tersebut terdiri atas Rp367,8 miliar DBH minyak bumi, Rp8,5 miliar DBH gas bumi, Rp399,7 juta DBH mineral dan batu bara (minerba), Rp247,5 juta DBH kehutanan, Rp100,9 juta DBH perikanan, serta Rp9,2 juta DBH panas bumi.
“Pada 31 Mei 2026 disalurkan DBH SDA untuk Bojonegoro sebesar Rp141,4 miliar,” jelasnya.
Berdasarkan data KPPN Bojonegoro, total pagu DBH SDA yang dialokasikan untuk Kabupaten Bojonegoro pada 2026 mencapai Rp942,9 miliar.
Penyaluran dana tersebut telah dilakukan sebanyak empat kali. Pertama, pada 21 Januari 2026 sebesar Rp94,2 miliar. Selanjutnya pada 26 Februari 2026 disalurkan DBH panas bumi sebesar Rp9,2 juta. Penyaluran berikutnya dilakukan pada 31 Maret 2026 sebesar Rp141,4 miliar dan kembali disalurkan dengan nominal yang sama pada 31 Mei 2026.
Dengan demikian, hingga 5 Juni 2026 masih terdapat sisa DBH SDA sebesar Rp565,7 miliar yang belum disalurkan ke kas daerah.
Dana tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk proyek-proyek infrastruktur yang saat ini masih menunggu proses penyesuaian anggaran. (ewi/zim)
Editor : Yuan Edo Ramadhana