RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang dirangkai dengan Gebyar Sadar Pajak Daerah, Minggu (7/12).
Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Bakorwil, Sekretariat Daerah, Kepala OPD, Camat, dan masyarakat umum tersebut digelar di area Car Free Day (CFD) di Jalan Mastumapel, Bojonegoro. Dengan tema nasional, Satukan Aksi Basmi Korupsi.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Teguh Prihandono menekankan, kolaborasi dari seluruh komponen diperlukan dalam membangun budaya anti korupsi.
Dalam peringatan Hakordia tahun ini juga berkolaborasi dengan Bapenda untuk menggiatkan pajak daerah.
Kesadaran membayar pajak daerah merupakan satu bibit sadar antikorupsi. Pajak daerah ialah hak seluruh masyarakat Bojonegoro yang akan digunakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
"Melalui kegiatan ini dapat memperkuat semangat seluruh elemen masyarakat dan pemerintah sebagai agen perubahan," ujarnya.
Sederet kegiatan memeriahkan rangkaian acara peringatan Hakordia 2025 di Bojonegoro tahun ini.
Di antaranya, Kegiatan Pembentukan Budaya Antikorupsi melalui berbagai forum Sosialisasi dan Pencegahan; Pemberian Penghargaan Partisipan Perluasan Desa Antikorupsi Tahun 2025; Pemberian Piagam Patriot Integritas Muda Tahun 2025.
Lalu, Festival Generasi Antikorupsi; Kuis Online tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Bojonegoro untuk menanamkan nilai antikorupsi sejak dini; Pemberian Pohon kepada Masyarakat sebagai simbol nilai-nilai integritas yang harus ditumbuhkan.
Juga Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Perangkat Daerah dan Camat untuk memperkuat komitmen struktural; dan Treasure Hunt atau perburuan harta karun, diikuti oleh masyarakat umum dengan hadiah menarik, menggabungkan edukasi dan hiburan.
Dalam momen tersebut, Pemkab juga memberikan apresiasi kepada lima OPD yang meraih predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kategori A (Memuaskan).
Meliputi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; RSUD Padangan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Badan Pendapatan Daerah; serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan, capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi OPD lainnya untuk semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Sosok nomor dua di Pemkab Bojonegoro tersebut juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kepercayaan melalui pembayaran pajak tepat waktu dan mendukung program pemerintah.
‘’Nilai-nilai anti korupsi harus ditanam sejak dini. Dipupuk melalui keteladanan dan dijalanankan dalam pelayanan publik. Dengan integritas, kita menumbuhkan kepercayaan masyarakat,’’ dorongnya. (*/ewi)
Editor : Bhagas Dani Purwoko