RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah melakukan pemantaban persiapan program gerakan ayam petelur mandiri (gayatri) di Rumah Dinas Bupati Rabu (9/4).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono berharap program Gayatri dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Sehingga, dapat terealisasi sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
Terdapat beberapa kebermanfaatan yang diharapkan. Meliputi, untuk sektor peningkatan gizi melalui telur yang dihasilkan. Juga, adanya persediaan telur di sekitar penerima manfaat nantinya.
‘’Hingga terlibatnya Bumdes (badan usaha milik desa) sebagai pembeli hasil ternak dan penyedia pakan ternak. Jika dimungkinkan, menjadi pendamping penerima manfaat,’’ terangnya.
Asisten Administrasi Umum dan Sekretariat Daerah (Asda) Andik Sudjarwo menambahkan, beberapa aspek dapat tersentuh melalui program gayatri.
Baik dari aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek budaya. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan program Gayatri. Karena sesuai dengan kondisi masyarakat untuk menerima penghasilan setiap hari.
Aspek sosial yang tersentuh, menurutnya, kelompok lansia yang dianggap kelompok tidak produktif karena tidak bekerja. Sebenarnya, sangat mampu untuk melakukan aktifitas ternak ayam.
‘’Kemudian budaya menerima bantuan langsung, akan berimbang dengan adanya bantuan berupa ayam petelur dengan pola pemberian bantuan yang berproses yaitu pengelolaan ternak jangka panjang,” papar Asda III tersebut.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Sudawam mengapresiasi terobosan Bupati Setyo Wahono untuk menekan angka kemiskinan.
Namun, program yang bagus harus diimbangi dengan teknis kegiatan yang berdampak dan dirasakan langsung oleh warga desa setempat. ‘’Kami berharap mulai hulu sampai hilir program ini (gayatri) difokuskan di desa,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Kepala Desa Pelem, Kecamatan Purwosari itu khawatir ada kepentingan segelintir orang yang memanfaatkan program prioritas bupati itu. Dengan menawarkan jasa pengadaan barang dan jasa dalam program pengentasan kemiskinan itu.
Sehingga, untuk semua jenis pengadaan infrastrukturnya mulai bibit, pakan, kandang, hingga telurnya perputaranya di desa.
‘’Misalnya membuat kandangnya, itu harus ditangani desa, jangan bergantung pada pabrikan,’’ sarannya.
Termasuk tentang pakan ternak ayam petelur, kalau pengadaannya di-suplay salah satu rekanan penyedia jasa, justru tidak berdampak untuk perputaran ekonomi di desa setempat.
‘’Banyak hasil pertanian di desa itu, yang bisa dibuat pakannya,’’ tandasnya. (ewi/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana