Daerah Ekonomi Gemas Haji & Umrah Headline News Internasional Kawan Cilik Kesehatan Kuliner Lentera Islam Mbakyu Nasional Opini Otomotif Pendidikan Peristiwa Persepsi Politik & Pemerintahan Redaksi She Sportainment Tausiah Ramadan Teknologi Weekend Wisata Yuk

Guru Passing Grade Bojonegoro Minta Biaya Aksi di DPR RI: Disdik Pastikan Tak Bisa Memfasilitasi, DPRD Pakai Uang Pribadi

Yuan Edo Ramadhana • Kamis, 9 Januari 2025 | 20:50 WIB
UNJUK RASA: Ratusan guru swasta lolos passing grade PPPK 2023 menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Bojonegoro, pada 8 Oktober lalu. (YUAN EDO RAMADHANA/RADAR BOJONEGORO)
UNJUK RASA: Ratusan guru swasta lolos passing grade PPPK 2023 menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Bojonegoro, pada 8 Oktober lalu. (YUAN EDO RAMADHANA/RADAR BOJONEGORO)

 

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Forum Guru Swasta Passing Grade 2023 berencana menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada 3 Februari mendatang. Menuntut diprioritaskan seleksi PPPK. Kemarin (8/1), para guru tergabung dalam forum itu meminta akomodasi melalui audiensi bersama DPRD. Namun, hasilnya masih belum bisa dipastikan.

‘’Kami akan melakukan aksi bersama forum guru swasta nasional di depan gedung DPR RI 3 Februari besok,” kata salah satu guru Forum Guru Swasta Passing Grade 2023 Eliz Nur Hayati kemarin.

Eliz melanjutkan, tujuannya melakukan audiensi bersama DPRD menyampaikan beberapa hal termasuk pendaftaran gelombang 2 seleksi PPPK yang belum bisa dilaksanakan guru swasta sertifikasi sampai saat ini.

Forum guru akan mengadakan aksi damai serentak seluruh Indonesia. Sehingga, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) bisa memfasilitasi armada, akomodasi makan dna minum, dan pendampingan dari DPRD.

Sebab, menurut perempuan juga koordinator lapangan (korlap) aksi nasional itu, pemkab mampu secara nasional. ‘’Kami juga meminta DPRD mengeluarkan surat dukungan terkait aksi. Untuk akomodasi belum pasti. Sedangkan, armada masih menunggu keputusan besok (hari ni, red) dari DPRD,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Bojonegoro Nur Sujito menyampaikan, pihaknya tidak bisa menyediakan armada. Hanya, dapat menganggarkan perjalanan dinas Rp 500 ribu per guru/hari. Sedangkan, rencana jumlah guru diakomodasi sejumlah lima orang. Artinya anggaran dikeluarkan sekitar Rp 5 juta untuk dua hari. ‘’Armada tidak bisa. Hanya di perjalanan dinas itu Rp 500 ribu per hari/guru,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menambahkan, terkait pendampingan akan dibicarakan secara internal dan melalui badan musyawarah (bamus) terlebih dahulu.

Karena masuk dalam agenda bulan depan. Namun, kata dia, pihaknya siap mendampingi. ‘’Untuk armada kami (Komisi C) akan menggunakan uang pribadi,” klaimnya. (yna/msu)

Editor : Yuan Edo Ramadhana
#DPRD #Guru #korlap #disdik bojonegoro #guru swasta #passing grade #seleksi pppk #Sertifikasi #dprd bojonegoro #bojonegoro #Disdik #dpr ri #pppk #komisi c