BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Langganan serapan anggaran menumpuk di akhir tahun harus diantisipasi sejak dini. Seperti yang dilakukan 11 desa di lima kecamatan ini.
Sebanyak 11 desa mencairkan dana desa (DD) lebih awal per 29 Januari. Karena telah memenuhi syarat.
Salah satunya konvergensi stunting dan peraturan kepala desa (perkades) terkait bantuan langsung tunai (BLT) DD. Tujuannya agar kegiatan lebih cepat terealisasi. Desa lainnya diharap segera mengikuti.
‘’Mengajukannya Rabu (24/1) lalu,’’ kata Sekretaris Desa (Sekdes) Simorejo, Kecamatan Kanor Purnamasari Selasa (30/1).
Purnamasari melanjutkan, pengajuan pencairan DD tahun ini lebih cepat dibanding sebelumnya. Jika, 2023 mengajukan pada Februari di 2024 dilakukan Januari. Alasannya telah memenuhi syarat untuk mencairkan. Di antaranya peraturan desa (perdes) terkait anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), perkades BLT DD, hingga konvergensi stunting. Dia menyebutkan, DD setempat sebesar Rp 875 juta. Dengan alokasi sembilan persen untuk BLT DD. ‘’Penerimanya 21 KPM (keluarga penerima manfaat),’’ jelasnya.
Kades Simorejo, Kecamatan Kanor Suwanto menambahkan, percepatan pencairan DD dilakukan agara program dapat terlaksana lebih cepat. Karena desa memiliki program yang harus berjalan di awal tahun. Sehingga bisa dilaksanakan. Termasuk percepatan pembangunan. ‘’Salah satunya jalan usaha tani (JUT) untuk menunjang kegiatan petani. Agar lebih mudah aksesnya,’’ tuturnya.
Terpisah, Kades Piyak, Kecamatan Kanor mengatakan, desanya disiplin termasuk dalam hal administrasi. Sehingga dapat mengajukan pencairan di awal tahun dengan memenuhi syarat. Namun, untuk realisasi program dirinya mengaku biasa saja. Dilakukan sesuai proses. Jika, ada anggaran maka, dilakukan. ‘’Kalau belum ada (anggarannya) ya belum direalisasikan proyek atau programnya,’’ beber kades menjabat dua periode tersebut.
Berdasar data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, sejumlah 11 desa telah mengajukan dan proses mencairkan DD tahap satu. Yakni 60 persen dari pagu. Meliputi Desa Simorejo, Piyak, Semambung, dan Desa/Kecamatan Kanor; Desa Balenrejo, Pilanggede, Sidobandung, Kecamatan Balen; Desa Bogo dan Plesungan, Kecamatan Kapas; Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang; dan Desa Rendeng, Kecamatan Malo. (yna/msu)
Sebanyak 80 Desa di Bojonegoro Berpotensi Terima DD Tambahan
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Sebanyak 80 desa berpotensi menerima dana desa (DD) tambahan 2024. Sama dengan jumlah di tahun sebelumnya. Besarannya belum ditentukan. Sedangkan, kemungkinan penyaluran pada Agustus mendatang. ‘’Diatur di pasal 11 PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 146 Tahun 2023,’’ jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Machmuddin pada Senin (29/1).
Dia melanjutkan, sesuai peraturan kriteria desa mendapat DD tambahan dibagi menjadi dua. Yakni utama dan kinerja. Untuk utama syaratnya bebas dari korupsi pada semester satu atau enam bulan di tahun anggaran 2024, telah menyalurkan DD tahap satu, dan menganggarkan DD ditentukan penggunaannya.
‘’Telah salur DD non earmak maupun earmaknya. Non earmak yang tidak diatur penggunaannya,’’ jelas dia.
Kemudian, untuk kriteria kinerja dinilai berdasar kinerja pemerintah desa (pemdes). Di antaranya kinerja keuangan dan pembangunan desa serta tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa.
Penilaian kinerja memiliki bobot berdasar kategorinya. Misal nilai indeks desa membangun dari 2023 ke 2024 bobotnya 15 persen. Dan, penyaluran DD tahap satu memiliki bobot 20 persen. ‘’Ini juga diatur di peraturan,’’ bebernya.
Dia menjelaskan, alokasi DD tambahan bersumber dari anggaran Rp 2 triliun sisa dari Rp 71 triliun dikurangi Rp 69 triliun penerimaan DD 2023. Untuk jumlah desa dari 400 dalam satu kabupaten, lanjut dia, memperoleh alokasi 19 persen. Sehingga Bojonegoro mendapat alokasi sekitar 80 desa. ‘’Penyalurannya kemungkinan Agustus,’’ bebernya. (yna/msu)
Editor : Hakam Alghivari