Kategori desa nonmandiri tiga tahap. Yakni, tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen.
Kepala Desa (Kades) Napis Mulyono mengatakan, memang ada beberapa desa di Bojonegoro sudah cair kemarin (10/4). Di Kecamatan Tambakrejo sudah ada beberapa desa, DD sudah cair. ‘’Hanya mendapat informasi bahwa DD beberapa desa sudah cair. Tapi, belum tahu desa mana saja,’’ ujarnya.
Dia menambahkan, DD untuk Desa Napis belum cair. Saat ini tahap pengajuan proposal. Jadi, dari desa mengajukan ke kecamatan dan dilakukan verifikasi. Lalu, diserahkan ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD). Kalau ada koreksi dikembalikan lagi ke kecamatan. ‘’Desa Napis ada verifikasi kurang apa gitu, tapi sudah dibetulkan,’’ jelasnya.
Berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022, dana desa di Bojonegoro mencapai Rp 395,9 miliar tahun ini. Diberikan kepada 419 desa.
Besarannya variatif, mulai terendah Rp 646 juta dari Desa Piyak, Kecamatan Kanor. Hingga DD tertinggi Desa Sumberejo, Kecamatan Margomulyo, sebesar Rp 2,113 miliar. Penentuan DD sendiri berdasar pada tiga alokasi, yakni alokasi dasar, kinerja, dan formula.
Kades Kepohkidul Samudi mengatakan, DD di beberapa desa sudah cair, tapi ada yang belum. Biasanya April sudah cair, apalagi menjelang Ramadan seperti saat ini kebutuhan, pastinya meningkat. ‘’Sudah biasa pencairan DD molor,’’ ujarnya.
Dia berharap, ke depan pencairan DD bisa dipermudah. Jangan terlalu birokratif justru merugikan pemerintah desa (pemdes).
‘’DD ataupun ADD setiap pencairan itu selalu diubah-ubah. Sehingga kesannya nanti yang bermasalah adalah desa. Setiap pencairan selalu begitu,’’ bebernya.
Kepala Desa Ngorogunung Karti mengatakan, DD untuk desanya sudah masuk ke rekening desa. Tapi, belum dicairkan oleh desa. (ewi/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto