’’Itu (silpa besar) karena perencanaan yang buruk.’’
LASURI, Anggota Banggar DPRD
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kinerja Pemkab Bojonegoro menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seiring besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Diprediksi silpa tahun ini diprediksi mencapai Rp 2,5 triliun.
Potensi silpa besar itu karena hingga kini serapan anggaran masih 50 persen. Padahal, sisa waktu penyerapan tinggal sebulan. Tim KPK Rabu (23/11) lalu mendatangi Pemkab Bojonegoro melakukan Moven MCP Tematik, meliputi perencanaan, pengadaan barang jasa, pendapatan, dan aset.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri menjelaskan, tahun lalu silpa mencapai Rp 2,4 triliun. Jumlah itu sudah menjadi perhatian serius KPK saat monitoring di Bojonegoro. Sebab, tingginya silpa disebabkan perencanaan tidak matang. ‘’Itu (silpa besar) karena perencanaan yang buruk,’’ jelasnya.
Pada APBD 2023, silpa diprediksi mencapai Rp 2,2 triliun. Itu dipasang sebagai penutup defisit belanja. Namun, diprediksi silpa akan lebih banyak dari angka dipasang itu.
Lasuri menjelaskan, silpa yang besar tentu menjadi catatan bagi pemerintah pusat. Karena itu, serapan anggaran tahun ini harus lebih maksimal dibanding tahun lalu. Penyerapan dipasang 80 persen karena ada sejumlah kegiatan besar yang tidak terealisasi. Misalnya, dana abadi pendidikan berkelanjutan.
Program itu sudah dibahas jauh hari. Raperda juga sudah tuntas dibahas. ‘’Namun, saat fasilitasi di provinsi ditolak oleh gubernur,’’ jelasnya.
Tahun depan besaran APBD mencapai Rp 7,4 triliun. Besaran itu naik dibanding tahun ini mencapai Rp 7 triliun. Pendapatan APBD tahun depan sebesar Rp 5,2 triliun. Sedangkan, belanja mencapai Rp 7,4 triliun. Sehingga, defisit Rp 2,2 triliun akan ditutup silpa tahun ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah saat dikonfirmasi terkait serapan anggaran tidak menjawab. (zim/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto