Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (Dinsos P3A) Blora Indah Purwaningsih mengatakan, bahwa pemerintah pusat meminta daerah mengalokasikan belanja wajib penanganan inflasi. Anggaran diambilkan dari dana tahun ini.
"Kami menyusun beberapa program penanganan dampak inflasi di Kabupaten Blora, salah satunya BLT,” ungkapnya kemarin (17/10).
Indah menuturkan, bantuan khusus diberikan kepada kelurahan dan akan dilakukan secara bergilir. Saat ini terdapat 24 kelurahan di Kecamatan Kota. Sedangkan, desa sudah memiliki anggaran DD dan bisa memberikan BLT bagi warganya.
“Dari kelurahan tidak ada BLT DD, sehingga kami memberi kesempatan melayani masyarakat terdampak inflasi,” paparnya.
Penyaluran BLT diawali di Kelurahan Bangkle. Data penerima sudah melalui berbagai tahapan. Data dinsos sudah diserahkan ke kelurahan lalu diverifikasi lapangan. Sehingga diperoleh 152 penerima. Setiap bulan warga mendapat Rp 150 ribu setiap pencairan. Selama dua bulan.
"Jadi sekali penyaluran menerima Rp 300 ribu dan tidak ada pemotongan administrasi,” tuturnya.
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menjelaskan, pemkab telah menyiapkan sekitar 3.000 paket/kuota BLT akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu di 24 kelurahan menangani dampak inflasi. Ia berharap BLT dimanfaatkan secara baik. Ia mewanti-wanti agar jangan ada pemotongan bantuan.
“Dari inspektorat, kejaksaan dan APH hadir ikut mengawasi. Kalau ada oknum atau seseorang mengatasnamakan siapapun kalau mau minta hak (bantuan yang diperoleh) jangan diberikan,” tegasnya. (luk/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto