"Tidak ada yang mengakses program satu desa dua sarjana," kata Kepala Desa (Kades) Jipang, Kecamatan Cepu Ngadi kemarin (4/9).
Menurut Ngadi, sudah melakukan beberapa kali sosialisasi, peminat program rerata anak-anak orang mampu, sehingga tidak masuk kriteria penerima bantuan. Sedangkan, anak-anak dari warga kurang mampu minim ingin kuliah.
Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) atau literasi pentingnya berkuliah menjadi faktor minimnya peminat. Bahkan, warganya memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga sudah diminta kuliah, namun responsnya minim.
Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora Mustakim mengatakan, sebelum anggaran P-APBD 2022 ditetapkan, pengakses program satu desa dua sarjana mencapai 193 pendaftar. Meliputi 118 mahasiswa di kampus daerah dan 75 mahasiswa di luar daerah.
"Masing-masing mendapat Rp 2,5 juta. Kecuali di PEM Akamigas Rp 38 juta per semester, ini juga masih menunggu DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) ditandatangani," jelasnya.
Mustakim menjelaskan, setelah anggaran P-APBD ditetapkan, peminat beasiswa masih bisa mengajukan, namun realisasinya tahun depan. "Kalau kuota 100 itu sudah penuh, kami akan usulkan penambahan kuota," tuturnya.
Menurutnya, penganggaran program satu desa dua sarjana tidak terbatas, disesuaikan dengan pendaftar. Ia mencontohkan beberapa kampus mengajukan, namun beberapa tidak terisi kuota seperti perguruan tinggi di Darul Ulum Jombang.
"Permintaan dari Darul Ulum Jombang terdapat 25 kuota. Tidak ada yang daftar karena kemungkinan sudah telat," jelasnya.
Terkait data desa sudah mengakses, Mustakim menjelaskan dari 16 kecamatan dan 295 desa/kelurahan, ia mengklaim rerata sudah mengakses. "Sudah hampir semua kecamatan terisi. Misalkan, tertinggi Kecamatan Cepu, Blora, dan Banjarjo. Kalau di Kecamatan Cepu, Desa Balun ada enam yang di PEM STTR Cepu dan di Semarang," ujarnya. (luk/rij)
