Sebaliknya, dinas PMD belum bisa memastikan pengisian kekosongan itu, alasannya masih evaluasi peraturan perekrutan perades.
Ketua DPRD Blora M Dasum menjelaskan, sebagai pengawasan dan kontrol kepada kebijakan di daerah, pihaknya mendorong pemkab segera menuntaskan kekosongan perades. Jumlah 228 menurutnya segera dituntaskan secepatnya.
“Perangkat desa yang diangkat dengan masa periodesasi telah habis masa tugas, berusia 60 tahun,” terangnya.
Menurut Dasum, jika kursi perades banyak yang kosong tentu akan berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat Desa. Selain itu beberapa permasalahan juga perlu diantisipasi agar pada proses seleksi tidak ada pihak yang dirugikan.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora Dwi Edy Setyawan mejelaskan, masih terdapat jabatan perades belum terisi pada tahun ini. Data di dinasnya tercatat sebanyak 228 kursi masih kosong. Jumlah itu tersebar di beberapa kecamatan.
“Untuk yang paling banyak perkiraan di Kecamatan Kunduran,” jelasnya.kemarin (12/7).
Terkait anjuran DPRD untuk segera mengisi kekosongan perades, Dwi menerangkan belum ada jadwal secara pasti, sebab pihak desa belum mengirimkan pengajuan. Selain itu, karena pada pelaksanaan perades sebelumnya terjadi kendala, sehingga saat ini sedang dilakukan evaluasi regulasi.
“Untuk penuntasannya dilakuakn tahun ini atau tahun depan, kami masih evaluasi regulasinya dahulu,” ujarnya.
Pada seleksi penerimaan perades sebelumnya, tercatat sebanyak 849 kursi terisi. Dalam pelaksanaannya menggunakan sistem CAT,bekerjasama dengan perguruan tinggi. Namun, sempat diwarnai aksi protes para peserta. Beberapa diantara pesrta seleksi terpilih sudah melaksanakan pelantikan. (luk/msu) Editor : M. Yusuf Purwanto