RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja (Renja) untuk 2027 kemarin (24/2).
Acara yang berlangsung di di Ruang Meliwis Putih itu membahas bidang pemerintahan, sarana dan prasarana, kemasyarakatan, serta ekonomi.
Salah satu rekomendasi program yakni kebutuhan fasilitasi kerja sama dagang antar kabupaten/kota di lingkup Bakorwil Bojonegoro. Terutama pada komoditas holtikultura. Sehingga kelangkaan atau kelebihan komoditas di suatu wilayah tak terjadi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Jombang Bambang Sriyadi mengatakan, perlu adanya saling sinergi komoditas holtikultura antar kabupaten/kota. Sehingga wilayah yang memiliki stok komoditas melimpah bisa menjual ke wilayah yang kekurangan, begitu sebaliknya.
‘’Saling sinergi silang komoditi,” ungkapnya.
Bambang menjelaskan, setiap kabupaten/kota pasti memiliki komoditas unggulan masing-masing. Tentu dengan kerja sama tersebut bisa membuka jalur pendistribusian ke wilayah lain.
Kepala Bidang Ekonomi Bakorwil Bojonegoro Johan Fitriadi mengatakan, salah satu kebijakan dan rencana di bidangnya pada 2027 penguatan produksi pertanian terutama holtikultura dan kerja sama antar daerah demi menciptakan negara pangan. Sehingga bisa menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga.
Dalam kerja sama tersebut butuh platform sebagai wadah atau saran informasi ketersediaan komoditas di masing-masing wilayah secara realtime. Tentu dalam pengembangan platform perlu didukung teman-teman di East Java Super Corridor (EJSC).
Ketua Panitia FKP Renja 2027 Jiyotomo mengatakan, sebagai lembaga koordinatif, Bakorwil Bojonegoro memiliki peran strategis dalam memastikan sinkronisasi kebijakan pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah kerja. Oleh karena itu, penyusunan Renja harus dilakukan secara partisipatif melalui FKP dengan melibatkan akademisi, media, EJSC, serta mitra di empat bidang.
‘’FKP ini bertujuan untuk menjaring masukan, menyelaraskan arah kebijakan, serta memperkuat akuntabilitas dokumen Renja agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ungkap Sekretaris Bakorwil Bojonegoro tersebut
Tomo menjelaskan tujuannya menjaring aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan terhadap rancangan awal Renja. Lalu menyelaraskan program dan kegiatan Bakorwil dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan provinsi. Serta memperkuat sinergi antar bidang dengan akademisi, media, dan EJSC.
‘’Menyempurnakan dokumen Renja agar lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkualitas,” jelasnya.
Kepala Bakorwil Bojonegoro Tri Wahyu Liswati mengatakan, dokumen renja disusun tidak semata sebagai dokumen administratif. Namun harus komunikatif dan aplikatif. Sehingga berdampak langsung pada masyarakat.
‘’Tidak pelu tumpukan dokumen yang tinggi, tapi tindakan di lapangan memberikan pengaruh siginifikan positif pada masyarakat,” ungkapnya.
Tri menegaskan, di setiap wilayah kerja yang berbeda di delapan kota/kabupaten, situasi sosial masyarakat berbeda pula. Juga kemampuan fiskal daerah berbeda. Sehingga permasalahan dihadapi berbeda. (irv/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana