Oleh:
Nur Qoni’
Pustakawan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
BOJONEGORO menjadi salah satu kabupaten yang tahun ini menggelar pilkada serentak pada 27 November. Selain memilih calon gubernur, warga juga telah menentukan pemimpin Bojonegoro lima tahun ke depan. Bulan September lalu KPU Kabupaten Bojonegoro resmi mengumumkan dua cabup dan cawabup beserta nomor urutnya.
Sejak hari penetapan, cabup-cawabup aktif bergerak dan mengumbar visi misi serta janji-janji politik. Jika melihat visi misi yang diusung, kata pembangunan paling banyak digunakan oleh pasangan Wahono-Nurul.
Sedangkan pasangan Teguh-Farida, meski misi yang disusun lebih detail, mereka ternyata menggunakan tagline yang sama dengan kepemimpinan periode lalu, Produktif-Energik. Beberapa poin memiliki kesamaan seperti di bidang pengembangan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi.
Jika sektor ekonomi menjadi sektor favorit yang sering diiming-imingi kesejahteraannya oleh calon pemimpin, sektor ini jarang sekali disebut, sektor infrastuktur transportasi umum. Baru akhir-akhir ini saja pemkab membuat program Angkutan Gratis Pelajar, yang ternyata peminatnya cukup banyak meski baru beroperasi kurang dari dua bulan.
Hal ini cukup menjadi modal bahwa sebetulnya masyarakat Bojonegoro membutuhkan fasilitas transportasi umum yang lebih memadai, murah, dan dapat dijangkau oleh masyarakat di berbagai wilayah di Bojonegoro.
Adanya Angkutan Gratis Pelajar juga mampu menghidupkan kembali angkutan-angkutan yang selama ini tidak lagi beroperasi. Tidak hanya pengguna kendaraan yang terbantu, para supir angkutan juga punya harapan baru untuk menyambung hidup dengan adanya Angkutan Gratis Pelajar.
Sebagai kabupaten dengan APBD terbesar kedua se-Jawa Timur, seharusnya tidak sulit untuk mulai membenahi transportasi umum kita. Jika lima tahun terakhir pemerintah Kabupaten Bojonegoro fokus untuk memperbaiki jalan yang rusak selama bertahun-tahun, kini tidak ada salahnya jika transportasi umum mulai dibangun.
Mengapa Penting?
Pertanyaan ini menjadi hal pertama yang harus mendapatkan jawaban konkret. Pertama, transportasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di era modern. Barangkali sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa transportasi berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi.
Tersedianya barang, stabilisasi, dan pemerataan harga dalam skala besar bergantung pada kualitas transportasi. Dalam lingkup masyarakat yang lebih kecil, transportasi menjadi kebutuhan sehari-hari untuk menuju ke sekolah dan tempat kerja.
Pemerintah sebaiknya peka melihat ini sebagai potensi untuk mengembangkan transportasi umum. Perputaran ekonomi dalam skala rumah tangga juga punya sektor masing-masing, pengeluaran untuk biaya makan sehari-hari, tagihan air dan listrik, kesehatan, pendidikan, dan biaya transportasi. Biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk transport pulang-pergi dari rumah menuju tempat bekerja sebetulnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, jika transportasi umum tersedia dengan layak dan murah.
Kedua, untuk menuju kabupaten yang maju dan modern, mau tidak mau transportrasi umum perlu dibangun. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah kendaraan selama tahun 2021 hingga 2023 di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami kenaikan, bertambah sejumlah seratus ribu per tahunnya, dengan sepeda motor sebagai kendaraan yang paling banyak menyumbang angka kenaikan.
Sesuai dengan visi-misi kedua paslon yang mendukung lingkungan hidup yang lestari dan berkualitas, serta mengembangkan energi baru terbarukan, kenaikan angka kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahun menjadi fenomena yang perlu diperhatikan. Naiknya volume kendaraan bermotor tentu berakibat langsung pada lingkungan hijau, kualitas udara, dan gas energi yang terus terpakai dengan tidak efisien.
Jika menyimak debat pertama cabup-cawabup Kabupaten Bojonegoro 13 November lalu, isu mengenai lingkungan dan energi terbarukan sempat dibahas oleh kedua paslon, namun sayangnya tidak ada yang menjadikan transportasi umum sebagai salah satu solusi untuk menekan emisi karbon.
Pun pada sektor pembangunan infrastuktur, opsi untuk mengembangkan transportasi umum tidak disentuh dalam debat cabup-cawabup. Lagi-lagi isu kemiskinan yang memang selalu ‘laku dijual’ dalam kontestasi politik. Terlebih lagi dengan kondisi ekonomi yang kian sulit, cabup-cawabup akan dengan mudah menarik suara rakyat dengan isu ini.
Transportasi umum di regional Jawa Timur sudah mulai di bangun beberapa tahun terakhir, seperti adanya Surabaya Bus dan Trans Jatim. Meski awalnya tidak mudah, Surabaya Bus dan Trans Jatim semakin berkembang dengan bertambahnya armada dan rute baru. Maka tidak ada salahnya jika Kabupaten Bojonegoro mulai mengkaji potensi pengembangan transportasi umum yang modern, murah, dan dapat dijangkau masyarakat luas.
Mengutip ucapan dari Presiden Kolombia, Gustavo Petro “A developed country is not a place where the poor have cars. It's where the rich use public transportation” bahwa negara maju bukanlah negara di mana masyarakat miskin punya mobil, tetapi ketika si kaya menggunakan transportasi umum.
Maka, jika data menyebut bahwa kendaraan pribadi di Bojonegoro terus mengalami kenaikan setiap tahun, itu bukan merupakan kabar gembira. Hal tersebut menggambarkan bahwa infrastruktur transportasi umum di Bojonegoro belum mampu menopang kebutuhan mobilitas warga Bojonegoro. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana