Oleh: Inung Sektiyawan
SETIAP 12 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Koperasi Nasional. Peringatan ini bukan sekadar mengenang lahirnya gerakan koperasi, melainkan momentum untuk merefleksikan kembali apakah koperasi masih berjalan sesuai jati dirinya sebagai soko guru perekonomian nasional.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, pemerintah menghadirkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gagasan ini membawa harapan besar, tetapi juga memunculkan sejumlah pertanyaan kritis: apakah Koperasi Desa Merah Putih benar-benar selaras dengan konsep koperasi sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa?
Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penjelmaan paling nyata dari amanat tersebut adalah koperasi. Bahkan, Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, menempatkan koperasi bukan semata-mata sebagai badan usaha, melainkan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dibangun atas kesadaran, partisipasi, dan kemandirian anggota.
Baca Juga: Opini: Tantangan NU dalam Muktamar 35
Dalam konsep klasik koperasi, anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa. Mereka secara sukarela bergabung, menyetor modal, menentukan arah organisasi melalui rapat anggota, memilih pengurus secara demokratis, dan menikmati manfaat berdasarkan partisipasi, bukan besarnya modal yang dimiliki. Karena itu, koperasi berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan investor. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerja sama yang adil.
Di sinilah Koperasi Desa Merah Putih menjadi menarik untuk dicermati. Program ini dirancang untuk membentuk puluhan ribu koperasi desa di seluruh Indonesia dengan dukungan pemerintah, termasuk akses pembiayaan, pendampingan, dan integrasi dengan berbagai program ekonomi desa. Harapannya, koperasi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, distribusi hasil pertanian, layanan simpan pinjam, hingga pengembangan usaha mikro.
Jika dilihat dari tujuannya, gagasan tersebut sejalan dengan semangat koperasi. Desa memang membutuhkan kelembagaan ekonomi yang mampu memperkuat posisi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil yang selama ini sering berada pada posisi tawar yang lemah. Kehadiran koperasi yang sehat dapat memotong mata rantai tengkulak, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memperkuat ekonomi lokal.
Namun demikian, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik. Yang jauh lebih penting adalah proses pembentukannya. Di sinilah muncul kritik dari berbagai kalangan. Banyak pengamat menilai bahwa koperasi yang dibentuk secara serentak melalui instruksi dari atas berpotensi mengabaikan prinsip dasar koperasi sebagai organisasi yang lahir dari kebutuhan dan kesadaran masyarakat.
Koperasi sejatinya tumbuh dari bawah (bottom-up), bukan dibangun semata-mata melalui pendekatan administratif. Apabila masyarakat bergabung hanya karena mengikuti program pemerintah, tanpa memahami hak, kewajiban, dan manfaat berkoperasi, maka koperasi berisiko menjadi organisasi formal yang hidup di atas kertas, tetapi tidak berfungsi dalam praktik. Indonesia pernah memiliki pengalaman panjang dengan koperasi yang aktif hanya ketika ada bantuan pemerintah, lalu mati suri setelah dukungan tersebut berhenti.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
